Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati ke Ganjar: Awas Kalau Kamu Tidak Ngomong Petugas Partai

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani membahas penjajakan kerja sama politik di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. PDIP
Bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani membahas penjajakan kerja sama politik di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. PDIP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melalui pertimbangan yang matang. Alih-alih untuk kepentingan partai, Mega menyebut pilihannya itu demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Kasus itu disebut Mega berlaku kala dirinya memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP. Kendati demikian, Mega mengingatkan Ganjar agar tetap mawas diri bahwa dirinya adalah petugas partai.

“Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau pilih Pak Ganjar itu bukan (kepentingan PDIP), meskipun saya bilang ‘Awas kalau kamu tidak ngomong kader partai, petugas partai’. Sadar juga untung beliau nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023.

Pun dengan cawapres. Mega menyebut partainya terbuka untuk menerima usulan cawapres dari pihak yang menjalin kerja sama politik dengannya. Kendati demikian, menurut Mega kini sudah banyak yang ingin jadi cawapres Ganjar. Ia mengatakan mesti memikirkan terlebih dulu sebelum berlabuh di satu nama terbaik bagi bangsa.

“Persoalannya saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat ya yang jadi cawapres. Jadi saya mesti pilih dulu satu-satu. Jadi yang terbaik bukan bagi partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Presiden RI ke-5 tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia berharap itikadnya itu bisa dipahami oleh semua pihak. Dia bercerita, sosok cawapres yang disandingkan dengan capres PDIP selalu menuai kesuksesan di gelaran Pilpres.

Misalnya, Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Joko Widodo alias Jokowi pada PIlpres 2014 serta Ma’ruf Amin yang berpasangan dengan Jokowi pada Pilpres 2019.

“Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir (Jokowi-Ma’ruf), semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya pilih orang itu bukan untuk kepentingan PDIP saja, tetapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia,” kata Megawati.

Pilihan Editor: JK Ungkap Deklarasi Anies Baswedan oleh Demokrat Sudah Direncanakan SBY Sejak Bulan Lalu 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

10 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

10 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Menurut Rio, Heru Budi Hartono sudah berpengalaman selama dua tahun menjadi Pj Gubernur sejak awal dilantik 17 Oktober 2022.


Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

13 jam lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

Dimana mobil Harun Masiku yang berhasil ditemukan oleh KPK dan diduga berisi dokumen penting?


Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tak menutup kemungkinan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto bila terdapat kesamaan visi dan misi


Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

14 jam lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

PDIP merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal membentuk kabinet zaken untuk pemerintahan mendatang.


Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

14 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi tidak pantas duduki jabatan Wantimpres. Mengapa?


Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

19 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya KPK lahir pada Agustus 2001, namun, KPK tak kunjung dibentuk karena banyak pihak tak menginginkannya.


Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

22 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa selama lebih dari 4 jam soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

PDIP akan mengambil langkah hukum terhadap orang yang menipu lima kader mereka untuk menggugat kepemimpinan Megawati.


Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.


Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

1 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka melaporkan soal penyitaan ponsel oleh penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

Ronny Talapessy mengatakan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta akan dicabut pagi ini