Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yahya Cholil Staquf dan Haedar Nashir Bertemu, Ini Profil Ketua Umum PBNU dan Muhammadiyah

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kanan) menerima kehadiran dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kanan) menerima kehadiran dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu pada Kamis 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan silaturahmi di antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketua Lembaga Informasi, Komunikasi, dan Publikasi PBNU Ishaq Zubaedi Raqib menyebut hasil pertemuan itu diagendakan antara PBNU dan Muhammadiyah akan mengeluarkan pernyataan bersama perkembangan Islam di Tanah Air belakangan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan pertemuan itu merupakan silaturahmi kedua organisasi. Ia menyebut Muhammadiyah dan NU akan membicarakan sejumlah topik. "Silaturahmi, kenalan majelis muktamar dan ngobrol-ngobrol ringan silaturahmi kebangsaan," ujarnya.

Berikut profil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1444 H. Foto: PBNU

Profil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

KH Yahya Cholil Staquf telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2021-2026. Penetapan tersebut berdasarkan sidang pleno V yang berlangsung di Universitas Lampung, Jumat, 12 Desember 2021 lalu. Pada periode sebelumnya, Gus Yahya, julukannya, diamanahi sebagai Katib Aam PBNU masa khidmat 2015-2020.

Sosok kelahiran 15 Februari 1966 di Rembang ini diketahui sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Gus Yahya merupakan putra dari tokoh besar NU KH Muhammad Cholil Bisri. Kakeknya, KH Bisri Mustofa, merupakan penyusun Kitab Tafsir Al Ibris.

Selain itu, Gus Yahya merupakan saudara dari Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor KH Yaqut Cholil Qoumas. Dia juga memiliki hubungan darah dengan Mustasyar PBNU KH A Mustofa Bisri, yang merupakan pamannya.

Latar belakang pendidikan Gus Yahya adalah santri karena lahir dan besar di lingkungan pesantren. Masa mudanya mondok ke Madrasah Al Munawwir Krapyak, Kota Yogyakarta, asuhan KH Ali Maksum. Selepas di pesantren, Gus Yahya kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Gus Yahya juga tercatat memberikan kiprah di pemerintahan. Pada masa kepemimpinannya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI tahun 1999-2001, dia dipercaya sebagai juru bicara. Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia dilantik di Istana Negara, Jakarta pada 31 Mei 2018 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Profil Ketua Umum PP Haedar Nashir

Haedar Nashir yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 20 November 2022 lalu. Periode sebelumnya sosok kelahiran Bandung pada 28 Februari 1958 ini juga telah menjabat pada 2015-2020. Ia bergabung dengan Muhammadiyah sejak 1983.

Kala itu, Haedar ditunjuk sebagai Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pada era 1985-1990, kariernya meroket. Dia menduduki jabatan Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah hingga menjabat sebagai Ketua Badan Pendidikan Kader (BPK) dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah.

Adapun riwayat pendidikan Haedar yaitu di Pondok Pesantren Cintawana, Tasikmalaya, Madrasah Ibtidaiyah Ciparay di Bandung, SMP Muhammadiyah III di Bandung, SMA Negeri 10 Bandung, dan STPMD APMD Yogyakarta (lulusan terbaik).

Dia juga mengemban pendidikan Pascasarjana S2-Sosiologi UGM (Cumlaude), dan Pascasarjana S3 Sosiologi UGM (Cumlaude). Dia mengambil Gelar Profesor, Bidang Ilmu Sosiologi, Unit Kerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain aktif di Muhammadiyah, Haedar merupakan seorang Dosen Program Doktor Politik Islam pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dilansir ip.umy.ac.id. Tak hanya itu, suami dari Ketua Organisasi Perempuan Muhammadiyah Aisyiyah, Dra Siti Noodjannah M.Si, M.M juga dikenal sebagai penulis karya tulis ilmiah, baik buku maupun artikel yang sangat produktif.

Adapun, beberapa judul buku karya Haedar Nashir, antara lain Proses Integrasi dan Konflik dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama (1993), Budaya Politik dan Kekuasaan (1997), Muhammadiyah Gerakan Pembaruan (2010), Memahami Ideologi Muhammadiyah (2014), Tragedi Neo-Holocaust (2017), dan Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis (2019).

Pilihan Editor: Larang Identitas NU Dipakai Modal Politik Pemilu Gus Yahya Mereka Harus Punya Kredibilitasnya Sendiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

2 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.


UMY Punya Gedung Asrama Mahasiswa Baru, Begini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah

23 jam lalu

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) resmi mengoperasikan asrama mahasiswa barunya, UMY Student Dormitory, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
UMY Punya Gedung Asrama Mahasiswa Baru, Begini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Gedung modern UMY Student Dormitory bisa menampung lebih dari seribu mahasiswa.


Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU menyerahkan pilihan menteri di kabinet Prabowo mendatang kepada presiden terpilih.


Kata Ketum PP Muhammadiyah soal Kabar Kader Masuk Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dok.istimewa.
Kata Ketum PP Muhammadiyah soal Kabar Kader Masuk Kabinet Prabowo

Salah satu kader Muhammadiyah dikabarkan akan masuk ke kabinet Prabowo.


Khofifah-Emil Bersilaturahmi dengan PWNU dan Muhammadiyah Jatim, Ini yang Dibicarakan

3 hari lalu

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa serta Emil Elestianto Dardak saat bersilaturahim ke PWNU Jatim, Surabaya, Selasa 1 Oktober 2024. ANTARA/HO-Tim KIP
Khofifah-Emil Bersilaturahmi dengan PWNU dan Muhammadiyah Jatim, Ini yang Dibicarakan

Ketua PWNU Jatim mengatakan pihaknya tidak membicarakan masalah politik dengan Khofifah-Emil.


Pilkada Yogyakarta, Afnan Hadikoesoemo Berkunjung ke NU Galang Dukungan

3 hari lalu

Cucu Raja Keraton Yogyakarta Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo atau Gusti Marrel (tengah) turut mengantarkan pasangan M. Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota-wakil walikota ke KPU Kota Yogyakarta Rabu 28 Agustus 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pilkada Yogyakarta, Afnan Hadikoesoemo Berkunjung ke NU Galang Dukungan

Afnan Hadikoesoemo, Calon Wali Kota Yogyakarta menyambangi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kota Yogyakarta Selasa sore 1 Oktober 2024.


Aturan Izin Tambang Ormas Digugat ke MA

4 hari lalu

Tim Advokasi Anti Tambang mendaftarkan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 soal izin tambang untuk ormas ke Mahkamah Agung, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Novali Panji
Aturan Izin Tambang Ormas Digugat ke MA

Sejumlah lembaga dan individu mengajukan gugatan uji materi soal aturan izin tambang ormas yang diteken Presiden Jokowi.


Gus Ipul Sebut Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo: Kami Serahkan Sepenuhnya

5 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Gus Ipul Sebut Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo: Kami Serahkan Sepenuhnya

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku belum berkomunikasi dengan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.


Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

5 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

Sekjen SPBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini Muktamar Luar Biasa atau MLB NU tidak akan terwujud.


Tanggapan PKB atas Aksi Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Kemang

6 hari lalu

Tangkapan layar video aksi pembubaran diskusi yang terjadi di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. (ANTARA/Walda Marison)
Tanggapan PKB atas Aksi Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Kemang

PKB menyatakan pembubaran paksa diskusi di Kemang menunjukkan kebebasan berpendapat dan berkumpul masih terancam.