TEMPO.CO, Jakarta -Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta bersama Partai Hijau dan sejumlah elemen lain terus melakukan kampanye Gerakan coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta 2024.
Juru bicara JRMK, Eny Rohayati, mengatakan, koalisi saat ini terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk Gerakan Coblos 3 Paslon di sejumlah kampung daerah Jakarta. Rencananya, JRMK akan memasang spanduk di seluruh kampung Jakarta.
"Masih dalam tahap sosialisasi. Spanduk akan kami pasang di seluruh kampung Jakarta," kata Eny saat dihubungi, Sabtu 5 Oktober 2024.
Eny mengatakan, sosialisasi bertujuan menimbulkan kesadaran bahwa menyoblos 3 Paslon tidak masuk dalam pelanggaran tindak pidana. Asal tak ada paksaan, warga Jakarta berhak untuk menyoblos 3 Paslon dalam kertas suara nanti. "Itu hak demokrasi warga," kata Eny.
Dalam sosialisasinya, Eny menjelaskan, gerakan coblos 3 Paslon merupakan bentuk protes karena demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Ia mengklaim, tidak ada pada calon yang mewakili aspiari warga Jakarta. "Demokrasi dijegal oleh penguasa," kata Eny.
JRMK sendiri sebetulnya menginginkan Anies Baswedan untuk kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2024. JRMK menilai, Anies sudah terbukti memanusiakan warga yang tinggal di sejumlah kampung miskin daerah Jakarta. Salah satunya dengan mengeluarkan IMB untuk kampung miskin di Jakarta.
Namun, Eny melihat, pencalonan Anies dijegal oleh penguasa. Padahal, JRMK ingin sekali Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta supaya program memperbaiki kampung-kampung miskin di Jakarta bisa dilanjutkan.
"Masih ada kampung di luar JRMK. Kita ingin program Anies dilanjutkan untuk kampung-kampung itu. Tapi pencalonan Anies dijegal untuk mencalonkan diri. Untuk apa kita memilih tak sesuai aspirasi. Makanya kita laksanakan gerakan coblos semua," kata Eny.
Puluhan pendemo membawa spanduk “Coblos Tiga Paslon” sebelumnya melakukan aksi di KPU Jakarta, 23 September 2024.
JRMK Jakarta menganggap tiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, mereka bersikap golput di pilgub Jakarta 2024.
Koordinator JRMK Jakarta, Minawati menyampaikan aspirasi kekecewaan masyarakat miskin kota tersebut. "Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat," ujarnya di depan gedung KPU DKI Jakarta.
Ketiga paslon yang ditetapkan KPU yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Adapun Majalah Tempo edisi 12 Agustus 2024, menulis tentang manuver Jokowi dan Koalisi Prabowo Subianto yang bergerilya menggagalkan pencalonan Anies di Pilgub Jakarta. Saat itu ada skenario pilkada 2024 lawan kotak kosong. Hal ini memungkinkan lantaran partai maupun gabungan partai baru bisa mengusung kandidat asalkan memiliki 20 persen kursi di parlemen.
Upaya menyukseskan kotak kosong itu dilakukan dengan mengumpulkan banyak partai menjadi satu koalisi, yakni KIM Plus. Total 13 partai bergabung dalam koalisi ini. Mereka kemudian sepakat menyokong eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan sudah diusung oleh PKS. Namun, PKS akhirnya mendukung Ridwan Kamil. Kesepakatan politik itu menutup kans Anies maju Pilgub Jakarta.
MK lalu memutuskan menghapus aturan dalam UU Pilkada itu dan menggantinya dengan syarat bagi partai atau koalisi mengusung kandidat hanya butuh perolehan suara sah di pileg dengan persentase 6,5 sampai 10 persen. Kondisi ini membuka peluang bagi PDIP, yang bisa mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta, mengusung Anies yang nyaris tenggelam.
Meskipun belakangan Anies digadang menjadi bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP. Namun PDIP pada akhirnya memberikan tiketnya pada pembantu Jokowi, Pramono Anung, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. PDIP juga batal mengusung Anies di Jawa Barat. Mereka kemudian mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dan tidak melakukan golongan putih atau golput saat pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya, menanggapi gerakan anak abah tusuk 3 paslon di media sosial.
Dody mengatakan pihaknya berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Ini kesempatan momentum pasca-Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota maka masa depan Jakarta itu berada di tangan masyarakat,” kata Dody saat ditemui di kantor KPU DKI Jakarta pada Jumat, 13 September 2024 seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan, jika masyarakat tidak hadir ke TPS saat pencoblosan pada 20 November mendatang, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang.
Dody memberikan contoh, apabila ada 100 warga, 50 orang melakukan golput dan 50 orang lainnya tidak hadir ke TPS, kemudian setelah dihitung terdapat 20 suara yang tidak sah, maka yang menentukan kemenangan adalah 30 suara lainnya. “Kalau di Jakarta ditambah 50 persen plus satu dari total suara sah,” ujar dia.
Artinya, kata Dody, gerakan golput atau gerakan coblos semua paslon ini tidak punya makna dalam Pilgub Jakarta 2024. Dody mengatakan justru gerakan ini tidak mempengaruhi kemenangan paslon.
“Malah dalam hal sederhana lebih mudah paslon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi, kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara tadi,” kata Dody.
Menyikapi gerakan anak abah tusuk 3 paslon, Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jakarta 2024 sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
“Kami yakin dan kami optimistis bahwa warga Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis dan semuanya bisa menilai ketiga paslon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka,” kata Astri.
PIlihan Editor: Relawan Anies Anggap Gerakan Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Hak Politik Masing-masing
