TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan nomenklatur kementerian untuk kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang bakal diketahui antara 10 Oktober dan paling lambat pada 14 Oktober 2024.
Dia menuturkan DPR akan terlebih dahulu menunggu kepastian jumlah dan nomenklatur kementerian tersebut untuk menentukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau jumlah komisi di DPR yang akan bekerja lima tahun ke depan.
“Kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 (Oktober) sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, kata Cucun, AKD bakal diputuskan nanti agar tidak ada istilah “bongkar pasang”. Menurut dia, hal yang berkaitan dengan penambahan dan nomenklatur kementerian pun akan dibahas dengan DPR. “Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun memprediksi nantinya orang yang akan menjadi menteri belum akan disebutkan ketika nomenklatur kementerian diumumkan. Kemungkinan, kata dia, nama-nama menteri akan diumumkan setelah pelantikan presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober nanti.
“Nomenklaturnya pasti sudah dikoordinasikan, tapi sampai sekarang belum kita terima,” tuturnya.
Said Abdullah Sebut DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13
Sebelumnya, Anggota DPR Said Abdullah membenarkan isu penambahan komisi di Dewan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan nantinya DPR akan memiliki 13 komisi atau bertambah dua bidang.
“Sampai saat ini, komisi disiapkan 13,” kata Said saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.
Dia mengatakan wacana penambahan komisi tersebut sudah direstui oleh fraksi-fraksi di DPR. “Kalau 13 komisinya, insyaallah kawan-kawan fraksi firm,” ujar Said. Menurut dia, nomenklatur atau bidang dari komisi tersebut akan diatur setelah penetapan kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
