Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Larang Identitas NU Dipakai Modal Politik Pemilu, Gus Yahya: Mereka Harus Punya Kredibilitasnya Sendiri

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1444 H. Foto: PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1444 H. Foto: PBNU
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia itu melepaskan diri dari politik praktis, termasuk pada Pemilu 2024. Ia melarang capres, cawapres dan caleg menggunakan identitas NU sebagai modal politik, termasuk bila mereka warga Nahdliyin.

"Siapa pun, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," kata Gus Yahya pada Kamis 25 Mei 2023.

Gus Yahya berujar setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing. Ia menolak bila pada tahun politik ini mereka menggunakan politik identitas, terutama NU.

"Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri. Bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," ujar dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta.

Meski demikian Gus Yahya mempersilakan bila nantinya ada kader PBNU yang dipilih maju sebagai capres atau cawapres. Namun, kata dia, PBNU berlepas diri untuk terjun ke dalam politik praktis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Silakan, itukan bukan uruan kami. Itu urusannya partai-partai, silakan. Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya," kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga mengatakan PBNU tidak akan mengurusi soal capres dan cawapres pada pemilu nanti. Ia mempersilakan masyarakat menilai sendiri capres dan cawapres tersebut.

"Ya kita mana urusan apa kita harus merestui siapa saja. Memangnya kalau sekarang sampeyan nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab? Kan enggak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo, ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita," tutur Gus Yahya.

Pilihan Editor: Mengapa PBNU dan PKB Berpisah Jalan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

4 hari lalu

Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

Sebuah akun media sosial X dilaporkan ke polisi karena memplesetkan logo NU menjadi "Ulama Nambang". Berikut makna logo NU yang sebenarnya.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

5 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

6 hari lalu

Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan
Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan pelayanan haji 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.


Profil Kiyai Marzuki Mustamar yang Berpotensi Dipasangkan dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

7 hari lalu

Foto Kombinasi Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar. Kemensos/Antaranews
Profil Kiyai Marzuki Mustamar yang Berpotensi Dipasangkan dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

Marzuki Mustamar menduduki peringkat kedua elektabilitas politikus Jawa Timur yang berpotensi masuk bursa pilkada Jawa Timur melawan Khofifah Indar Parawansa.


Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

9 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

Kader Hijau Muhammadiyah meminta ormas keagamaan, khususnya PP Muhammadiyah, menolak konsesi tambang. Dinilai bertentangan dengan hasil muktamar.


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

10 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

12 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

13 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

13 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

14 hari lalu

Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani (tengah). Foto: Istimewa
Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

Ormas keagamaan Nahdlatul Wathan akan mengikuti PBNU untuk ambil konsesi izin tambang yang ditawarkan Jokowi. Apa alasannya?