TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Keragu-raguan mengajukan uji materil ini muncul akibat preseden penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi setelah MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
"Pertanyaannya, kalau besok MK membatalkan kembali, Pemerintah akan melakukan hal yang sama? Jadi ini muter-muter, ya," ujar perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Maret 2023.
Selain itu, Isnur menyebut saat ini intervensi dari legislatif dan eksekutif kepada MK sudah cukup besar. Hal itu terlihat saat pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR karena menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah juga dinilai tidak mengambil tindakan apapun atas kesewenangan DPR tersebut.
"Itu kan prosedur pencabutan hakim yang sangat buruk dalam sejarah MK. Jadi intervensi dari legislatif dan eksekutif sangat kuat sekali di MK. Jadi kami melihat ini MK sudah dihancurkan sedemikian rupa oleh oligarki, oleh Eksekutif, dan juga legislatif," kata Isnur.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada Selasa, 21 Maret 2023. Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut sempat diwarnai protes dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Kedua partai itu menyatakan menolak pengesahan tersebut. Anggota Fraksi PKS bahkan sempat melakukan aksi walk out dari ruang sidang. Meskipun demikian, Puan sebagai pimpinan rapat tak menggubris protes tersebut dan melanjutkan rapat untuk mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
"Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna.
Pertanyaan itu lalu dijawab setuju oleh sebagian besar peserta rapat.
Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk lain dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pada 25 November 2021. MK memerintahkan DPR RI dan Presiden Jokowi untuk mengulang proses pembentukan UU tersebut dengan memastikan partisipasi publik.
Alih-alih mengikuti putusan MK, Jokowi justru menandatangani Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2023. Presiden beralasan Perpu itu diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Meskipun demikian, alasan Jokowi itu dinilai banyak pihak tak sesuai dengan kegentingan memaksa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Tak berhenti sampai disitu, Perpu Cipta Kerja kembali memicu kontroversi setelah DPR RI gagal mengesahkannya pada masa sidang sebelumnya. Padahal, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Perpu harus disahkan pada masa sidang selanjutnya setelah Perpu itu ditandatangani Presiden. DPR pun berkelit bahwa Perpu tersebut telah sah karena telah disetujui dalam rapat Baleg.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja
