Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Unpad: Sistem Proporsional Tertutup Berarti Kembali ke Zaman Orde Baru

Editor

Nurhadi

image-gnews
Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA
Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai wacana pergantian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.

“Misalnya pemilu 2024 nanti mau proporsional tertutup, itu berarti kembali ke zaman Orde Baru,” kata dia saat diwawancarai Tempo pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Dede, dengan sistem proporsional tertutup, di mana yang dipilih adalah partai politik, hal ini akan menjadikan ketua parpol untuk memiliki kewenangan memilih anggotanya.

Dengan sistem ini, kata dia, rakyat tidak memiliki akses untuk menentukan wakilnya. "Karena rakyat hanya memilih parpol. Mereka yang menentukan siapa yang akan dikirim ke Senayan atau jadi anggota DPRD,” ujar Dede.

Dia pun menjabarkan beberapa alasan mengapa sistem proporsional tertutup menjadi tak ideal. Alasan pertama adalah akan terjadi politik uang di internal partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kedua, dari sisi pemilih, terlepas dengan wakil-wakilnya, fungsi representasi dari legislatif itu nggak ada,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dede juga menyebut akan terbentuk oligarki parpol jika sistem ini tetap dilaksanakan di pemilu 2024. “Yang berkuasa ya parpol. Kemudian parpol juga akan terbentuk menjadi oligarki parpol,” katanya.

PUTRI INDY SHAFARINA 

Baca juga: PSI Tegaskan Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TikTok Luncurkan 3 Fitur Baru untuk Dukung Keamanan Pemilu 2024

28 menit lalu

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang populer di seluruh dunia yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik di dalamnya. Foto: Canva
TikTok Luncurkan 3 Fitur Baru untuk Dukung Keamanan Pemilu 2024

TikTok memperkenalkan sejumlah fitur keamanan untuk mendukung Pemilu 2024 bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, dan Mafindo. Apa itu?


Hari Pertama Kampanye, Jalan Sudirman-Thamrin Bersih Alat Peraga tapi Ada Videotron Ganjar-Mahfud

1 jam lalu

Sejumlah kendaraan dan warga yang tengah berolahraga melintasi jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada hari ini dikarenakan menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hari Pertama Kampanye, Jalan Sudirman-Thamrin Bersih Alat Peraga tapi Ada Videotron Ganjar-Mahfud

Videotron capres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud Md, masih tayang di Jalan Sudirman meski alat peraga kampanye terlarang di lokasi itu


Terkini: Teten Temui Tokopedia terkait Merger TikTok dan GoTo, Garuda Indonesia Kembali Gelar Travel Fair

3 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berbincang dengan salah satu pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang pada Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Ami Heppy
Terkini: Teten Temui Tokopedia terkait Merger TikTok dan GoTo, Garuda Indonesia Kembali Gelar Travel Fair

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku telah bertemu Tokopedia. Pertemuan berkaitan kabar bergabungnya TikTok dengan GoTo Gojek Tokopedia.


Akun Instagram Rumah Sakit Hasan Sadikin Dibajak, Ada yang Tertipu Beli iPhone 14 Pro Max

4 jam lalu

Rencana Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin  Bandung yang ditargetkan selesai 2024. (Dok.RSHS)
Akun Instagram Rumah Sakit Hasan Sadikin Dibajak, Ada yang Tertipu Beli iPhone 14 Pro Max

Akun media sosial Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung diretas sejak Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB.


TikTok Larang Parpol dan Tokoh Politik Cari Donasi di Fitur Live

4 jam lalu

Beberapa cara untuk top up koin TikTok, yaitu melalui website resmi dan aplikasi TikTok. Berikut ini informasi tata cara dan harganya. Foto: Canva
TikTok Larang Parpol dan Tokoh Politik Cari Donasi di Fitur Live

TikTok akan mematikan secara otomatis fitur menerima gift atau hadiah akun politisi, partai politik.


Bawaslu Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif KPU Soal Kuota Caleg Perempuan

4 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah )saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bawaslu Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif KPU Soal Kuota Caleg Perempuan

Bawaslu menunda sidang putusan soal kisruh kuota caleg perempuan tanpa alasan yang jelas.


TikTok Indonesia Pastikan Tak Beri Ruang untuk Iklan Politik di Platformnya

5 jam lalu

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang populer di seluruh dunia yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik di dalamnya. Foto: Canva
TikTok Indonesia Pastikan Tak Beri Ruang untuk Iklan Politik di Platformnya

Kebijakan berlaku secara global dan merupakan komitmen TikTok untuk memastikan platformnya menjadi ruang yang nyaman.


Alasan TKN Bagi Menu Ayam Goreng dan Susu Gratis dalam Kampanye Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Calon legislatif dari Partai Gerindra, Habiburokhman dan Adnan Taufiq, membagikan makan siang dan susu gratis kepada warga Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Alasan TKN Bagi Menu Ayam Goreng dan Susu Gratis dalam Kampanye Prabowo-Gibran

Habiburokhman dan Adnan Taufiq, membagikan makan siang dan susu gratis kepada warga Jakarta Timur dalam kampanye perdana Prabowo-Gibran


Kampanye Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal Anies Baswedan hingga Ganjar di Hari Pertama

7 jam lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
Kampanye Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal Anies Baswedan hingga Ganjar di Hari Pertama

Hari ini kampanye Pemilu 2024 telah dimulai. Capres Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar telah menyiapkan jadwal kampanye mereka. Ke mana saja?


Pemerintah Disebut seperti Orde Baru, PDIP Bilang Bukan Tanggung Jawab Partainya, Kekuasaan di Presiden

7 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Pemerintah Disebut seperti Orde Baru, PDIP Bilang Bukan Tanggung Jawab Partainya, Kekuasaan di Presiden

Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tanggung jawab PDIP adalah memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik sebagai partai politik