TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, partainya menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Menurut dia, sistem coblos tanda gambar partai itu betul-betul mencederai demokrasi di Indonesia. "Semoga jangan sampai terjadi," kata dia kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2023.
Grace mengatakan, pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup mendorong penguatan kekuasaan oligarki partai. Ini hanya akan berorientasi pada keluarga dan pemilik modal.
"Dengan proporsional tertutup, partai itu akan punya kekuatan yang sangat absolut, sehingga rasanya buruk untuk demokrasi kita," kata Grace.
Menurut Grace, dengan sistem proporsional tertutup akan ada risiko partai melakukan tindakan semena-mena, misalnya menunjuk siapa saja bisa menjadi caleg nomor satu, baik itu dari keluarganya, kerabat, dan lainnya.
Grace mengatakan jika proporsional tertutup ini terealisasikan maka akan jarang ada orang yang bagus hanya karena tak punya modal atau tak ada kenalan politik bisa terpilih. "Padahal punya chance yang sama untuk terpilih," ujar dia.
Baca juga: Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden
Menurut Grace Natalie, saat ini anggota legislatif PSI berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang mantan sopir ojek online, security, dan lainnya. Mereka, kata dia, punya kesempatan yang sama.
"Orang biasa tidak akan punya kesempatan, kalau dibuat proporsional tertutup. Jadi kami menolak," kata dia.
Seperti diketahui, gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November lalu. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Menanggapi hal ini, sebanyak 8 dari 9 partai politik parlemen menolak Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada Ahad, 8 Januari 2023 lalu, sebanyak 7 parpol bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Partai Gerindra yang tak mengirimkan perwakilan meskipun tetap menyatakan ikut menolak sistem proporsional tertutup.
Persamuhan ini menghasilkan 5 poin kesepakatan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan poin pertama menegaskan 8 parpol menolak sistem proporsional tertutup demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia.
Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Di sisi lain, Airlangga menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.
Baca juga: Denny Indrayana Sebut Sistem Proporsional Tertutup Hanya Strategi Partai untuk Menangkan Pemilu 2024
