TEMPO.CO, Jakarta - Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah alias Kokam menjadi salah satu organisasi masyarakat yang dilibatkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk turut mengamankan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023.
Hal tersebut dikabarkan langsung oleh Kapolri Listyo Sigit saat memberikan keterangan pada wartawan setelah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin, 19 Desember 2022. "Ini (pelibatan Kokam) juga menunjukkan bagian dari proses toleransi yang sangat baik yang ada di Indonesia," kata Sigit.
Berdasarkan sejarahnya, kemunculan Kokam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari momentum kelam pada 1965 atau saat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lantas, bagaimana sejarah pembentukan Kokam ini?
Baca: Profil Banser NU yang Dilibatkan Kapolri Listyo Sigit untuk Jaga Perayaan Natal 2023
Sejarah Kokam di Tengah Pusaran Kudeta PKI
Dikutip dari situs resmi PWMU, pada 1 September 1965, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Drs. Lukman Harun sedang menggelar pelatihan Kader Takari bagi pemuda-pemudi Muhammadiyah.
Pelatihan tersebut digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan diikuti sekitar 250 peserta baik laki-laki maupun perempuan selama sebulan.
Acara tersebut diketahui berjalan lancar. Bahkan, Jenderal A. H. Nasution dikabarkan sempat menghadiri dan mengisi acara tersebut pada 30 September 1965. Namun, setelah meninggalkan kampus UMJ sekitar pukul 23.30, Nasution langsung didatangi oleh Pasukan Cakrabirawa.
Untungnya, Jenderal AH Nasution dikabarkan berhasil menyelamatkan diri dari penangkapan tersebut setelah melompati tembok belakang rumahnya.
Setelah peristiwa tersebut, pada 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia (RRI) langsung menyiarkan soal kudeta Gerakan 30 September (G30S) yang berhasil menewaskan para jenderal. Kabar ini pun sampai ke telinga Lukman Harun.
Baca: Bela Negara ala Muhammadiyah, Ada Lempar Pisau...
Pembentukan Kokam
Mendengar kabar tersebut, di tengah-tengah acara pelatihan pemuda-pemudi Muhammadiyah, Lukman Harun langsung mengumpulkan beberapa tokoh penting di ruang rektor UMJ guna menyampaikan informasi soal Gerakan 30 September.
Setelah mendengar kabar tersebut, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah DKI Jakarta sekaligus anggota Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), Letkol HS Prodjokusumo, langsung menyarankan Lukman untuk membentuk rantai komando guna memobilisasi kader Muhammadiyah dalam mengawasi perkembangan gerakan PKI.
Pada hari itu juga, pukul 21.30, rapat tersebut memutuskan untuk membentuk satuan komando bernama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah alias Kokam.
Namun, belakangan ini, menurut PWMU, nama belakang Kokam diubah menjadi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah.
Saat itu, Letkol S. Prodjokusumo ditunjuk sebagai Komandan Kokam dan kampus UMJ di Jalan Limau dipilih sebagai lokasi markas Kokam. Peserta pelatihan saat itu pun juga langsung dikumpulkan di aula.
Empat Instruksi Prodjokusumo untuk Kokam
Saat itu, sebagai komandan Kokam, Prodjokusumo mengeluarkan tiga instruksi. Pertama, setiap cabang pemuda Muhammadiyah harus segera membentuk Kokam dan memberikan laporan ke markas besar.
Kedua, Angkatan Muda Muhammadiyah bertanggung jawab atas keselamatan semua keluarga Muhammadiyah di cabangnya. Ketiga, seluruh pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah harus bersiap membela agama, negara, dan bangsa.
Keempat, pemuda-pemudi Muhammadiyah diimbau untuk menjalin kerja sama sebaik-baiknya dengan kekuatan anti-PKI.
Setelah momen PKI tersebut berlalu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, K.H. A. Badwai mengesahkan keberadaan Kokam dan melantin Prodjokusumo sebagai panglima Kokam se-Indonesia pada 11 November 1965.
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Baca juga: Libatkan Banser hingga Kokam Jaga Natal, Kapolri: Bagian dari Toleransi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
