Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasatgas Saber Pungli Agung Budi Maryoto Klaim 14 Provinsi telah Terbebas Pungutan Liar

image-gnews
Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto (kanan) selaku Ketua Timsus Polri mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto (kanan) selaku Ketua Timsus Polri mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang juga Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan sebanyak 14 provinsi telah terbebas dari pungli. Ia mengungkapkan hasil tersebut berdasarkan evaluasi pembentukan tim Saber Pungli untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar.

"Kami laporkan hingga saat ini Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Provinsi telah menetapkan sebagai kota bebas pungli sebanyak 14 provinsi dengan total keseluruhan sebanyak 23 kabupaten atau kota," ujar Agung di Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. 

Menurut Agung sejak dibentuk, tim Saber Pungli telah menerima banyak laporan dari masyarakat. Ia mengungkapkan sebanyak 38 ribu pengaduan pungli telah diterima sejak 2016 hingga tahun 2022. "Kemudian sejak dibentuk Satgas Saber Pungli pada tanggal 28 Oktober 2016, hingga 30 November 2022 telah menerima sebanyak 38.079 laporan atau aduan masyarakat," ujar Agung.

Agung menjelaskan kinerja tim Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan  pungutan liar di berbagai wilayah. Hal tersebut, kata dia, dengan menggunakan fungsi intelijen untuk dapat menindaklanjuti para pelaku pungli. "Dalam melaksanakan tugasnnya Saber Pungli menyelengggarakn fungsi intelijen, penindakan atau Yustisi," kata Agung. 

Anggaran Daerah untuk Operasi Saber Pungli

Lebih lanjut Agung mengungkapkan bahwa pemberantasan pungutan liar akan dilakukan di semua sektor pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengatakan dalam melaksanakan penindakan, satgas telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan adanya pungli. 

"Semua sektor yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang masif itu kita jadikan atensi. Makanya ada satgas intelijen untuk melakukan penyelidikan," tutur Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli telah melakukan berbagai sosialisasi terkait pemberantasan pungutan liar. Menurutnya sebanyak tujuh juta kegiatan telah dilakukan untuk melakukan penindakan pungli

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan sebagai berikut sosialisasi sebanyak 7.849.319 kegiatan, satuan kegiatan intelijen sebanyak 128.145 kegiatan, Yustisi sebanyak 32.708 kegiatan dan Operasi Tangkap Tangan atau OTT sebanyak 59.923 dengan tersangka sebanyak 78.523 orang, barang bukti yang disita sebanyak 22.203.675.834," tutur Agung. 

Oleh karena itu, Agung meminta kepada setiap pemimpin daerah agar mempersiapkan anggaran pemberantasan pungutan liar. Sebab, kata dia, tim Saber Pungli membutuhkan dana yang cukup untuk dapat melakukan penindakan terhadap para pelaku. 

"Nah ini kami mohon kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota juga menyiapkan anggaran khusus juga kepada Satgas Saber Pungli. Kemudian yang kedua adalah prefentif mencegah lebih baik daripada melakukan tindakan penegakan hukum," ujar Agung Budi Maryoto

MUH RAIHAN MUZAKKI 

Baca Juga: Satgas Saber Pungli Rilis 7 Kementerian Paling Bermasalah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penyelundupan Pekerja Migran Marak Lewat Batam, Mafia Tekong Untung Ratusan Juta

3 jam lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ditemukan terdampar dievakuasi dan diamankan di Dermaga Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal)IV Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 21 Mei 2024. Satuan Kapal Patroli TNI AL mengevakuasi dan mengamankan sebanyak 16 orang PMI ilegal dari Malaysia yang dibuang ke laut oleh sindikat perdagangan orang dan ditemukan terdampar di pulau kosong Pulau Ngenang, Batam. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penyelundupan Pekerja Migran Marak Lewat Batam, Mafia Tekong Untung Ratusan Juta

Para pekerja migran itu membayar sekitar Rp 10 juta atau lebih kepada para tekong. Dari rombongan ini saja, 16 PMI yang diselundupkan dari Malaysia.


Dugaan Pungli Jual Beli Kamar di Lapas Cebongan, Satu Pejabat dan Delapan Napi Diproses

14 jam lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Dugaan Pungli Jual Beli Kamar di Lapas Cebongan, Satu Pejabat dan Delapan Napi Diproses

Pejabat berinisial M sudah dinonaktifkan dari jabatannya, sedangkan delapan napi yang diduga ikut terlibat telah dipindahkan dari Lapas Cebongan.


Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

1 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

Untuk mengamankan KTT World Water Forum KE-10 di Bali, Polri terapkan pengamanan berlapis.


Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

2 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.


Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

2 hari lalu

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Dirreskrimum Polda Metro Jaya) menggelar konferensi pers tentang pengungkapan tindak pidana pembegalan seorang calon siswa (casis) Polri berinisial SMR di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.


Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

2 hari lalu

DPO pembunuh Vina, Pegi alias Perong. FOTO/Instagram/humaspoldajabar
Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.


Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

3 hari lalu

Direktur Polairud Polda Bali Kombes Ponadi menyiapsiagakan dua kapal dan tiga helikopter untuk amankan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Foto: Humas Polri
Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.


Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

3 hari lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

4 hari lalu

Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

4 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.