Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi Polri. Istimewa
Ilustrasi Polri. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perpanjangan batas usia pensiun polisi menjadi 60-65 tahun membuka peluang bagi Kapolri menjabat lebih lama. Perpanjangan ini menjadikan Kapolri kemungkinan menjabat 2 hingga 5 tahun lebih lama.

Dalam sejarah kepolisian Indonesia, masa jabatan pimpinan Polri paling lama adalah 14 tahun. Sementara rata-rata Kapolri lain menjabat antara 4-3 tahun. Berikut lima Kapolri dengan masa jabatan terlama. 

1. Komjen Pol RS Soekanto Tjokrodiatmodjo

RS Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama, dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara, yang menjabat pada 29 September 1945 sampai 14 Desember 1959. Pria kelahiran 7 Juni 1908 ini tercatat mengemban jabatan selama 14 tahun, 2 bulan, 15 hari. Kala dilantik, Presiden pertama RI, Sukarno, mengamanahi Soekanto untuk membangun kepolisian nasional.

Soekanto memang benar-benar memulai semuanya dari nol saat jadi Kapolri. Tidak punya kantor, tidak punya staf, dan tidak punya wewenang formal karena melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie. Ia bertahan hampir 15 tahun membangun pondasi kepolisian nasional. Meski berganti perdana menteri, ia tetap dipercaya hingga akhirnya melepaskan jabatan pada 1959.

2. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi

Mochammad Sanoesi merupakan Kapolri ke-10 dengan masa jabatan terlama kedua. Dia menjabat antara 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991 atau 4 tahun, 8 bulan, 12 hari. Penyandang bintang tiga ini dilantik Presiden Kedua RI, Soeharto, menggantikan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo yang telah memasuki masa pensiun.

Dalam masa tugasnya sebagai Kapolri, Sanoesi melakukan banyak hal demi kemajuan Polri. Dia tercatat berhasil mengawal proses transisi dari Repelita IV ke Repelita V berjalan dengan lancar, menertibkan dan mengamankan Pemilu 1987, hingga mengatasi berbagai tindak kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Kala Sanoesi menjabat, nama Polri di luar negeri pun menjadi bahan pembicaraan di negara-negara ASEAN dan negara-negara maju. Pengiriman 50 orang perwira menengah Polri di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi pembaruan politik di Namibia pada 1989 merupakan bukti nyata Polri di masa kepemimpinannya cukup memberikan darma bakti kepada dunia.

3. Letnan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo

Widodo Budidarmo merupakan Kapolri, kala itu Kepala Staf Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, ke-7 dan menjabat sejak 26 Juni 1974 hingga 25 September 1978. Dia menjadi pimpinan Polri yang menjabat terlama ketiga, yakni 4 tahun, 2 bulan 28 hari. Ia juga adalah Kapolri yang beragama Kristen pertama dalam sejarah kepolisian Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu prestasi Widodo Budidarmo saat jadi Kapolri adalah ketika Polri sepakat mendirikan Kantor Bersama Tiga Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu  adalah Polri, Pemda DKI Jakarta, dan Perum Jasa Raharja. Ketiganya sepakat untuk membuka kantor seatap di Polda.

Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Pada masa kepemimpinannya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 9 tentang Narkotik pada 26 Juli 1976. Selain itu, pada masa Kapolri Widodo pula diterbitkan pada 1977 sebuah Skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri.

4. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin

Awaluddin Djamin menjabat sebagai Kapolri ke-8 pada 26 September 1978 hingga 3 Desember 1982 atau selama 4 tahun, 2 bulan, 7 hari. Dia menjadi Kapolri menjabat terlama di urutan keempat. Selain sebagai tokoh kepolisian, dia juga merupakan akademisi berstatus guru besar.

Pada masa kepemimpinannya, Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional. Selain itu, di masa Awaluddin pula KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang disahkan DPR-RI. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

5. Komjen Pol Soekarno Djojonegoro 

Soekarno Djojonegoro merupakan Kapolri kedua yang menjabat selama 4 tahun, 14 hari, yakni antara 15 Desember 1959 hingga 29 Desember 1963. Kapolri dengan masa jabatan paling lama urutan kelima ini menggantikan RS Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Beberapa peristiwa semasa ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara antara lain Kepolisan Negara bergabung dalam ABRI pada 1960, pada 1 Juli 1960 empat janji prajurit kepolisian "Catur Prasetya" diikrarkan, lalu April 1961 - Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup. Kemudian pada 1962 kepolisian Indonesia berubah nama Angkatan Kepolisian RI (AKRI).

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara dan Syarat Ajukan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

8 jam lalu

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022. Sebelumnya, Jaminan Hari Tua dapat dicairkan oleh pekerja setelah mengundurkan diri dan mendapat PHK dari perusahaan. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Cara dan Syarat Ajukan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

Kini, proses klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).


Kapolri Sematkan Bintang Bhayangkara Utama ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU, Berikut Penjelasan Bintang Bhayangkara

14 jam lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama (BBU) kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri
Kapolri Sematkan Bintang Bhayangkara Utama ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU, Berikut Penjelasan Bintang Bhayangkara

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Panglima TNI Agus Subiyanto. Apa maknanya?


Asal-usul 5 Oktober Ditetapkan sebagai HUT TNI

16 jam lalu

Defile pasukan prajurit TNI ketika gladi bersih HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Tampak latar belakang panggung parade berbentuk Istana Garuda IKN. Tempo/Ilham Balindra
Asal-usul 5 Oktober Ditetapkan sebagai HUT TNI

HUT TNI merupakan sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai kelahiran kekuatan militer negara ini.


Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

18 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa salah satu pelajar saat peresmian Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

Setelah 10 tahun, Jokowi minta maaf nyaris pada setiap kunjungannya. Istana bilang bentuk kerendahan hati, pengamat sebut pidato omong kosong.


Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

18 jam lalu

Merlion Park.
Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

Mahasiswa National University of Singapore (NUS) ditemukan tewas dalam sebuah kamar asrama kampus pada Kamis, 3 Oktober 2024.


Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

1 hari lalu

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturhmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Markas Polda Banten, pada Jumat 27 September 2024. Dok. Pemkab Serang
Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

Mahasiswa mengingatkan agar kepolisian tetap netral sehingga tercipta pilkada yang kondusif.


Pembubaran Diskusi di Kemang, Din Syamsuddin Desak Kapolri Buktikan Komitmen Anti-Anarkistis

2 hari lalu

Tangkapan layar video kericuhan saat diskusi Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu, di Hotel Grand Kemang, Sabtu, 28 September 2024. Istimewa
Pembubaran Diskusi di Kemang, Din Syamsuddin Desak Kapolri Buktikan Komitmen Anti-Anarkistis

Din Syamsuddin menuntut Polri juga memeriksa anggotanya yang diduga berpihak terhadap pelaku pembubaran diskusi di Kemang.


KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

2 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

KPK berharap para anggota DPR baru bisa prioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset. Begini penjelasan tentang RUU Perampasan Aset.


Kasus Pembubaran Diskusi di Hotel Grand Kemang, PHRI Yakin Tidak akan Terjadi di Hotel Lain

4 hari lalu

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani usai konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari
Kasus Pembubaran Diskusi di Hotel Grand Kemang, PHRI Yakin Tidak akan Terjadi di Hotel Lain

Ketua Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan peristiwa seperti pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang tidak akan terjadi lagi.


Netralitas Polisi di Pembubaran Diskusi oleh Kelompok Preman Dipertanyakan

4 hari lalu

Sejumlah tokoh pun mempertanyakan netralitas polisi yang membiarkan pembubaran diskusi oleh sekelompok preman pekan lalu.
Netralitas Polisi di Pembubaran Diskusi oleh Kelompok Preman Dipertanyakan

Sejumlah tokoh pun mempertanyakan netralitas polisi pada pembubaran diskusi oleh sekelompok preman pekan lalu.