UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah (kedua kanan) saat menghadiri acara temu akbar Pasukan Merah BBR di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan kepada ribuan prajurit Pasukan Merah TBBR bahwa dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor. Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan.

"Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana," kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Selain itu, Suharso menyebut revisi UU IKN juga membahas mengenai struktur organisasi, kewenangan, soal pertanahan, struktur pembiayaan, kemudian kewenangan kementerian/lembaga yang bisa dimandatkan langsung ke otorita selaku pengelola IKN.

Suharso membantah jika revisi yang dilakukan ini menjadi indikasi UU IKN cacat. Menurut Suharso, UU IKN sebenarnya bisa berjalan tanpa revisi sekalipun. Namun, ia mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.

Baca: UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

"Cuma ada Undang-Undang (di IKN) yang lalu diperintahkan dibuat di PP, Perpres. Kemudian PP dan Perpres dia berhadapan dengan undang-undang (yang sudah ada). Kami menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya," kata Suharso.

Suharso tak menjelaskan secara detail UU IKN mana yang kemungkinan bakal bertabrakan dengan UU lainnya.

Revisi Arahan Jokowi

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan memasukkan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal,” kata Yasonna dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu, 23 November 2022.

Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera, menanggapi usulan pemerintah untuk merevisi UU IKN cacat, tidak sempurna, dan dikerjakan terburu-buru.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini.

Menurut Mardani, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik. Musababnya, UU IKN tergolong baru dan belum dijalankan. “Ini menunjukkan UU-nya cacat, ada catatan, tidak sempurna, terburu-buru, malah malu,” kata Mardani. 

Mardani menegaskan sedari awal fraksi PKS menolak usulan revisi UU IKN. Apalagi, kata dia, di tengah kondisi saat ini yang baru pulih dari pandemi dan adanya peluang menghadapi resesi tahun depan.

“Dari awal PKS menolak, bukan menolak IKN-nya, mau pindah monggo. Tapi tidak tepat sekarang ini, baik momennya maupun anggarannya. Berat sekali. Sesudah pandemi, peluang resesi, mau Pemilihan Umum, fokus aja jagain rakyat,” ujar Ketua DPP PKS tersebut.

JULNIS | IMA DINI SHAFIRA

Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

1 jam lalu

Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 8 Februari 2023 dimulai dari kronologi penarikan tiga obat sirop usai kembali munculnya kasus gagal ginjal akut.


PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

10 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

12 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

13 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

15 jam lalu

Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik belum bisa diterapkan untuk angkutan perintis. Kenapa?


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

15 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

17 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

17 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

18 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

19 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.