UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) mendengarkan penjelasan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti (kedua kiri) di area Taman Legenda Keong Mas saat meninjau revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakara, Selasa 23 Agustus 2022. Proses revitalisasi TMII itu telah mencapai 98 persen dan TMII direncanakan akan menjadi salah satu lokasi KTT G20. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal,” kata Yasonna dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu, 23 November 2022.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, menyebut proses pengesahan UU IKN pada awal tahun ini telah mencurahkan perhatian, energi, serta waktu yang tidak sedikit.

Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia

“Bukankah baru selesai kerja kemarin? Lalu kemudian baru disahkan, muncul lagi ada revisi. Tentu ini menjadi sebuah analisa penting yang harus kita lakukan dan kami ingin lebih dalami lagi apa yang ingin dilakukan pemerintah,” kata Desy.

Tempo telah menghubungi Yasonna untuk mengkonfirmasi ihwal urgensi dan perubahan yang diajukan dalam RUU IKN ini. Namun, Yasonna mengarahkan untuk menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. “Sebaiknya ke leading sector Menteri PPN Bappenas,” kata Yasonna melalui pesan singkat, Jumat, 25 November 2022.

6 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak, 1 Fraksi Abstain

Dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

Sementara itu, dua fraksi menolak usulan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai NasDem memilih untuk abstain. 

Anggota Baleg Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyebut fraksinya perlu waktu untuk mempelajari substansi usulan pemerintah soal revisi UU IKN ini. “Harus dipelajari itu, apakah ada kebutuhan revisi atau tidak, sehingga kita abstain,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Baca juga: Ajak Pengusaha Berinvestasi di IKN, Jokowi: Kesempatan Emas Tidak akan Terulang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

10 jam lalu

Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

Basuki Hadimuljono memaparkan kemajuan terakhir dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara hingga awal Februari 2023 ini.


Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

3 hari lalu

Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

Banyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.


Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

3 hari lalu

Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

Menteri Bahlil menyatakan pihaknya bakal segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinan SpaceX yang dikabarkan berminat masuk ke IKN.


Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

4 hari lalu

Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebut 100 investor tertarik berinvestasi di ibu kota baru.


Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

4 hari lalu

Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik.


Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

4 hari lalu

Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan telah melaporkan jumlah anggaran untuk membangun transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

4 hari lalu

Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

Tujuh Gerai milik PT Trans Retail Indonesia atau Transmart akan ditutup. Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencapai Rp 172,7 juta per bulan


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

5 hari lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

5 hari lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).