UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) mendengarkan penjelasan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti (kedua kiri) di area Taman Legenda Keong Mas saat meninjau revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakara, Selasa 23 Agustus 2022. Proses revitalisasi TMII itu telah mencapai 98 persen dan TMII direncanakan akan menjadi salah satu lokasi KTT G20. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal,” kata Yasonna dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu, 23 November 2022.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, menyebut proses pengesahan UU IKN pada awal tahun ini telah mencurahkan perhatian, energi, serta waktu yang tidak sedikit.

Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia

“Bukankah baru selesai kerja kemarin? Lalu kemudian baru disahkan, muncul lagi ada revisi. Tentu ini menjadi sebuah analisa penting yang harus kita lakukan dan kami ingin lebih dalami lagi apa yang ingin dilakukan pemerintah,” kata Desy.

Tempo telah menghubungi Yasonna untuk mengkonfirmasi ihwal urgensi dan perubahan yang diajukan dalam RUU IKN ini. Namun, Yasonna mengarahkan untuk menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. “Sebaiknya ke leading sector Menteri PPN Bappenas,” kata Yasonna melalui pesan singkat, Jumat, 25 November 2022.

6 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak, 1 Fraksi Abstain

Dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

Sementara itu, dua fraksi menolak usulan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai NasDem memilih untuk abstain. 

Anggota Baleg Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyebut fraksinya perlu waktu untuk mempelajari substansi usulan pemerintah soal revisi UU IKN ini. “Harus dipelajari itu, apakah ada kebutuhan revisi atau tidak, sehingga kita abstain,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Baca juga: Ajak Pengusaha Berinvestasi di IKN, Jokowi: Kesempatan Emas Tidak akan Terulang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

6 jam lalu

PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan perkembangan minat investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

7 jam lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

7 jam lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

8 jam lalu

Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2022-2024.


SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

1 hari lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

2 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

2 hari lalu

Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

Taksi terbang Hyundai ini dirancang untuk daya jelajah hingga 100 kilometer dan kecepatannya bisa menyentuh angka 290 km per jam.