Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Reporter

Editor

Nurhadi

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi melantik Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Awanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin, 23 November 2022. Lantas, siapakah Guntur Hamzah?

Dikutip dari Antara, sebelum diangkat menjadi hakim konstitusi, pria kelahiran 8 Januari 1965 di Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Guntur diketahui pernah mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Kemudian ia melanjutkan Magister Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Guntur memperoleh gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, dengan predikat cumlaude pada 2002. Lantas, pada 2006, ia dilantik menjadi Guru Besar bidang Hukum Administrasi dan Tata Negara di Fakultas Hukum Unhas.

Dihimpun dari sejumlah sumber, Guntur pernah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Unhas sejak Februari 2006.

Terlepas dari karier dan jabatan akademisnya, Guntur Hamzah juga tercatat pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli di Direktorat Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2011 - 2012. 

Ia diketahui juga sempat menduduki posisi sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Konstitusi.

Nama Guntur Hamzah semakin dikenal publik ketika memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi pada 2015.

Kontroversi Pengangkatan Guntur Hamzah

Sebelumnya, posisi hakim konstitusi diduduki oleh Aswanto. Namun, dikutip dari Antara, Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR karena dinilai memiliki kinerja yang mengecewakan.

"Tentu kami kecewa karena setiap produk DPR selalu dianulir sama dia (Aswanto). Padahal dia wakilnya dari DPR … Itu nanti bikin susah," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto selaku.

Namun, pemberhentian Hakim MK oleh DPR tersebut dinilai oleh berbagai pihak sebagai langkah pengancaman terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Salah satu kritik dilontarkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

"Independensi peradilan itu prinsip penting secara global. Hakim tidak boleh 'dievaluasi' di tengah masa jabatannya secara politik oleh lembaga politik berdasarkan putusannya," kata Bivitri kepada Tempo. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar






Tim Dokter Unhas Turun Lapangan Bantu Korban Gempa Turki

15 jam lalu

Tim Dokter Unhas Turun Lapangan Bantu Korban Gempa Turki

Tim dokter Universitas Hasanuddin (Unhas) memperkuat tim Kementerian Kesehatan untuk membantu korban gempa Turki.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

15 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

17 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

17 jam lalu

ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

ICW menduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari skandal di MK ini.


Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

1 hari lalu

Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.


Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

1 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tentang perkawinan beda agama. Berikut adalah sederet alasannya.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

2 hari lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

2 hari lalu

Penerimaan CPNS 2023: Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

Pendaftaran CPNS 2023 kemungkinan mulai dibuka pada Juni 2023 atau kuartal III. Penerimaan diselenggarakan secara selektif dan terbatas.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

2 hari lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

3 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.