Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Reporter

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Guntur Hamzah, hakim konstitusi yang dilantik Presiden Joko Widodo hari ini Rabu 23 November 2022 menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.

Berdasarkan LKHPN, total kekayaan Guntur Hamzah senilai Rp 8,6 miliar di antaranya dua tanah beserta bangunannya yang berada di Makassar senilai Rp 2,5 miliar.

Perinciannya, Guntur Hamzah memiliki tanah dan bangunan seluas 320 m2 di Kota Makassar berkisar Rp 324 juta dan juga memiliki tanah beserta bangunan senilai Rp 2,1 miliar dengan luas 135 m2 di kota yang sama yaitu Makassar.

Selain memiliki tanah dan bangunan yang berkisar hingga miliaran rupiah, Guntur Hamzah mempunyai beberapa alat transportasi dengan harga yang terbilang mahal. Diketahui Guntur Hamzah memiliki Mobil dengan merk Pajero Sport Jeep tahun 2012 dengan harga Rp 350 juta, hingga sepeda merk terkenal Brompton berkisar Rp 31 juta. Jika ditotalkan untuk kendaraan yang dimiliki oleh Guntur Hamzah senilai Rp 428 juta.

Mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 3 miliar.

Sebelumnya, Guntur Hamzah merupakan Sekjen Mahkamah Konstitusi lewat keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR pada 29 September 2022 lalu ditetapkan menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto.

"Keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut; tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang di DPR RI

Dinda Nataya Begjani


Baca: Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja






Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

1 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

1 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

1 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

2 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

3 hari lalu

Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

Aturan masa jabatan Kades dalam UU Desa pernah diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi.


Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

5 hari lalu

Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe tak melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


Sidang Gugatan UU Pemilu, Juru bicara Mahkamah Konstitusi: Hakim dengarkan Keterangan Presiden hingga KPU

7 hari lalu

Sidang Gugatan UU Pemilu, Juru bicara Mahkamah Konstitusi: Hakim dengarkan Keterangan Presiden hingga KPU

Mahkamah Konstitusi akan mendengar keterangan Presiden Jokowi, KPU, dan DPR dalam judicial review sistem Pemilu.


Demokrat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait di Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup

7 hari lalu

Demokrat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait di Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup

Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengajukan diri ke MK menjadi pihak terkait dalam sidang gugatan sistem pemilu proporsional tertutup.


Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden

8 hari lalu

Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden

PKS menyatakan mereka siap ikut menghadap Presiden Jokowi untuk melakukan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup.