Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Dana PEN, Bupati Kolaka Timur Nonaktif Andi Merya Dituntut 4 Tahun Penjara

Reporter

image-gnews
Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Andi diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Andi diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Andi Merya kemudian bertemu dengan Ardian Noervianto pada 4 Mei 2021 bersama dengan Laode M Syukur dan Sukarman Loke di kantor Ardian di Kemendagri. Andi Merya menyampaikan pengajuan pinjaman sebesar Rp350 miliar namun Ardian hanya menyanggupi Rp300 miliar.

M Ardian Noervianto menyampaikan kepada Laode M Syukur "Bro ikuti saja seperti Muna (Kabupaten Muna) yang sudah pernah dapat itu", jawaban tersebut kemudian diteruskan kepada Andi Merya. Pada 10 Juni 2021, M Ardian meminta fee sebesar 1 persen.

Selanjutnya Andi Merya meminta suaminya Mujeri Dachri Muchlis mentransfer uang seluruhnya Rp2 miliar secara bertahap, yaitu 11 Juni 2021 sebesar Rp500 juta dan 16 Juni 2021 sebesar Rp1,5 miliar melalui rekening Bank Mandiri milik LM Roesdianto Emba.

Setelah Andi Merya meyakini Kolaka Timur masuk dalam urutan ke-17 penerima pinjaman Dana PEN, Andi Merya masih memberikan uang Rp1 miliar ke Sukarman Loke untuk pengurusan dana PEN pada 16 Juni 2021 di rumah LM Rusdianto Emba.

Pada 18 Juni 2021, Laode M Syukur menukar uang sebesar Rp1,5 miliar menjadi 131 ribu dolar Singapura dan diserahkan ke ajudan M Ardian bernama Ochtavian Runia Pelealu pada 20 Juni 2021. Ochtavian memberikan uang itu ke M Ardian dan melaporkan penyerahan uang ke Laode M Syukur pada hari yang sama.

Selain itu M Ardian menghubungi Laode M Syukur melalui video call whatsapp dan mengatakan "Bro sudah saya terima dari Octa" sambil menunjukkan jempol tangannya.

Artinya M Ardian menerima Rp1,5 miliar dalam bentuk 131 ribu dolar Singapura dari Andi Merya; Sukarman Loke menerima uang sebesar Rp1,55 miliar dari Andi Merya dan Rp205 juta dari LM Rusdianto Emba; dan Laode M Syukur Akbar menerima Rp150 juta dari LM RUsdianto Emba dan sebesar Rp25 juta dari Sukarman Loke.

Ardian Noervianto memberikan prioritas pengajuan pinjaman PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur sehingga dapat pinjaman dana PEN sebesar Rp151 miliar. Namun dana PEN tersebut tidak sempat cair karena Andi Merya lebih dulu diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada 21 September 2021 terkait penerimaan suap dana bencana alam yang dikelola BPBD Kolaka Timur.

Andi Merya akan mengajukan nota pembelaan pada 7 November 2022.

Baca: Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

26 hari lalu

Terdakwa Bupati Muna (nonaktif), La Ode Muhammad Rusman Emba (kiri), mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa La Ode Muhammad Rusman Emba, pidana penjara badan selama 3 tahun, pidana denda sebesar Rp.200 juta subsider pidana selama 3 bulan kurungan dan dibebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap kepada mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, M. Ardian Novianto sebesar Rp.2,4 miliar dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 sebesar Rp.401,5 miliar di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

Bekas Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

33 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Eks Pejabat Kemendagri Ardian Noervianto Segera Jalani Sidang Dakwaan Lagi Perkara Suap Dana PEN

21 Februari 2024

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. KPK menggelar operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Pejabat Kemendagri Ardian Noervianto Segera Jalani Sidang Dakwaan Lagi Perkara Suap Dana PEN

Ardian Noervianto tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji pengajuan Dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah untuk Kabupaten Kolaka.


Singgung Anies Soal Utang Tidak Produktif, Politikus PSI: JIS Tidak Untung, Pak?

9 Januari 2024

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat memberikan sambutan pada malam puncak Perayaan HUT ke-495 tahun Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022. Malam puncak Jakarta Hajatan yang bertemakan 'Collaborate, Accelerate, Elevate.TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Singgung Anies Soal Utang Tidak Produktif, Politikus PSI: JIS Tidak Untung, Pak?

Eneng menyampaikan alasannya mengomentari pernyataan Anies di Debat Capres 2024.


KPK Tahan Bupati Muna Dalam Kasus Korupsi Dana PEN

27 November 2023

Bupati Muna, Laode Muhammad Rusman Emba, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 26 Juni 2022. Laode diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyelidikan kasus suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sebesar Rp350 miliar untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Bupati Muna Dalam Kasus Korupsi Dana PEN

Bupati Muna ditahan KPK dalam kasus korupsi Dana PEN yang sebelumnya telah menyeret dua orang ke meja hijau.


DPRD DKI Ungkap Alasan Tolak Permohonan Pinjaman Rp 1 Triliun untuk RDF Plant di Rorotan

23 Agustus 2023

Rapat Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta membahas soal dibatalkannya proyek ITF Sunter. Rapat berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Agustus 2023. TEMPO/Nur Khasanah Apriliani
DPRD DKI Ungkap Alasan Tolak Permohonan Pinjaman Rp 1 Triliun untuk RDF Plant di Rorotan

DPRD DKI Jakarta mengungkap alasan menolak permohonan pinjaman Rp 1 triliun untuk pembangunan RDF Plant di Rorotan. DKI masih punya utang dana PEN.


KPK Geledah 8 Kantor Dinas Setelah Bupati Muna Jadi Tersangka Dana PEN

14 Juli 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah 8 Kantor Dinas Setelah Bupati Muna Jadi Tersangka Dana PEN

Kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana PEN yang menyeret Bupati Muna La Ode Rusman Emba terus diselidiki KPK. Kantor dinas digeledah.


KPK Sita Dokumen dari Penggeledahan 3 Lokasi di Muna

13 Juli 2023

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata bersama juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menunjukkan barang bukti uang sitaan hasil TPPU Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Dokumen dari Penggeledahan 3 Lokasi di Muna

Penyidik KPK mengangkut dokumen dari berbagai proyek pengadaan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.


KPK Tetapkan Bupati Muna Sebagai Tersangka Suap Pengurusan Dana PEN

12 Juli 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menunjukkan pihak swasta juga adik Bupati Muna, LM Rusdianto Emba, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, LM Rusdinto Emba, dalam pengembangan perkara kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bupati Muna Sebagai Tersangka Suap Pengurusan Dana PEN

Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Omba ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap pengurusan dana PEN.


Dana PEN Baru Terserap 50,3 Persen, Anggaran Kesehatan Terealisasi Rp 39,7 Triliun

17 Oktober 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato
Dana PEN Baru Terserap 50,3 Persen, Anggaran Kesehatan Terealisasi Rp 39,7 Triliun

Berdasarkan keseluruhan serapan dana PEN, biaya penanganan kesehatan tampak masih rendah terealisasi, yakni 32,4 persen atau Rp 39,7 triliun.