Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Reporter

Editor

Amirullah

Menkopolhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kasus korupsi di Papua, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Menkopolhukam menghimbau kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya serta menegaskan hal tersebut tidak terkait dengan unsur-unsur politis. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bereaksi atas pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Aswanto oleh DPR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut pemerintah akan membuat mekanisme pergantian hakim MK, minimal yang menjadi wakil dari pemerintah, agar tidak terjadi kejutan-kejutan seperti pada kasus Aswanto.

"Karena ini baru dan agak mendadak sehingga tidak tahu juga dan kita tersadar bahwa kita harus membuat mekanisme itu (pergantian hakim MK wakil pemerintah)," kata mantan Ketua MK ini saat ditemui usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022. 

Sebelumnya Komisi Hukum DPR RI mengganti Hakim MK Aswanto dengan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah. Penggantian itu pun telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis lalu, 29 September 2022.

Alasan Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Bambang Wuryanto memberikan alasan pencopotan Aswanto karena kinerjanya mengecewakan. Dia menilai Aswanto sebagai Hakim MK pilihan DPR kerap menganulir undang-undang yang disahkan oleh DPR. Anggota Fraksi PDIP itu pun menyebut Aswanto tak memiliki komitmen dengan DPR.

Pencopotan Aswanto ini kemudian menuai kritikan, salah satunya dari mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang meminta Jokowi tidak menindaklanjuti hasil rapat paripurna tersebut. Jimly menilai keputusan ini sebagai pemecatan hakim oleh DPR tanpa dasar dan prosedur yang benar. "DPR tidak berwenang memecat hakim MK," kata dia.

Mahfud menyebut pemerintah akan mempelajarinya terlebih dahulu. Lantaran dalam hukum tata negara, kata dia, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR.

"Tetapi meresmikan istilah hukum, artinya presiden tak boleh mempersoalkan alasannya gitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, presiden ndak bisa," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa hakim MK diusulkan oleh tiga institusi, yaitu tiga dari Mahkamah Agung atau MA, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden. "MK bikin surat karena ada perpanjangan ini akan diteruskan, tapi DPR menanggapi dengan menarik wakilnya (Aswanto)," ujar Mahfud yang mengaku tidak tahu mekanisme di DPR dan tidak akan ikut campur.

Ditanya lagi soal adanya kejanggalan dalam pencopotan Aswanto ini dengan posisinya sebagai mantan hakim MK, Mahfud enggan menjawabnya. "Saya enggak akan bicara sebagai mantan hakim MK," ujarnya.

Kritik Pakar Hukum 

Selain Jimly, kritik juga datang dari ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti yang mengatakan pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh DPR RI seharusnya tidak boleh. Apalagi pemberhentian itu karena masalah putusan.

Bivitri menilai putusan yang diambil DPR untuk memberhentikan hakim di tengah masa jabatannya tidak ada dalam Undang-Undang MK. Dia menilai hal itu dapat membahayakan independensi MK.

"Independensi peradilan itu prinsip penting secara global, hakim tidak boleh 'dievaluasi' di tengah masa jabatannya secara politik oleh lembaga politik berdasarkan putusannya", kata Bivitri Susanti saat dihubungi oleh Tempo, Jumat, 30 September 2022.

Bivitri menegaskan evaluasi terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan DPR bukan berarti para wakil rakyat bisa seenaknya melakukan pemecatan di tengah masa jabatan. Ia juga menjelaskan, surat yang diterima DPR dari MK sebenarnya hanya untuk mengkonfirmasi soal Putusan MK dan bukan meminta pergantian hakim.

"Tapi surat itu dimaknainya berbeda. Dan cara ini (mengevaluasi di tengah masa jabatan) sama benar dengan usulan perubahan UU MK yang mau dijadikan usul inisiatif DPR itu", kata dia.

Bivitri menilai alasan yang diungkapkan Bambang itu keliru dan sangat politis. Dia menyatakan alasan tersebut seakan-akan DPR ingin menghukum hakim yang membatalkan produk undang-undang buatan mereka. "Seorang hakim tidak boleh ditarik karena putusannya menyebalkan bagi politisi", kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwasannya jabatan hakim bukanlah jabatan politik yang bisa dibicarakan dengan bingkai jabatan politik. Bivitri pun mengatakan DPR kecolongan secara prosedur, maka harusnya Ketua DPR tidak mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mengesahkan mencopot Aswanto dan mengesahkan Guntur Hamzah.

"Dan kalau pimpinan DPR tidak mau bertindak benar dan sesuai UU seperti ini, Presiden tidak seharusnya menandatangani SK penggantian hakim MK ini nanti", kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

2 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

2 hari lalu

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan korban kekerasan seksual di Kemenkop UKM dalam keadaan trauma akibat peristiwa yang dialaminya


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

3 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

8 hari lalu

Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

Menkopolhukam Mahfud Md menyoroti keberadaan mafia hukum di negeri ini. Kemudian dia menyitir soal pesan Nabi tentang mengurus negara.


Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

8 hari lalu

Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

Mahfud MD bersama sejumlah ulama berpengaruh di Indonesia akan menghadiri konferensi mengenai kerukunan antaragama di India.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

10 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

11 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

11 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.