Sejumlah Petani Kalimantan Selatan Adukan Penyerobotan Lahan ke PBNU

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah petani di Kalimantan Selatan mengadu ke PBNU, Rabu, 15 Juni 2022. Mereka mengadukan kasus sengketa lahan. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah petani asal Kalimantan Selatan melaporkan sengketa lahan yang mereka alami ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Advokat Denny Indrayana yang mendampingi mengatakan Kalimantan Selatan berada pada kondisi darurat mafia tanah untuk sawit dan batubara. Para petani berharap PBNU akan membantu menyelesaikan masalah mafia tanah tersebut.

“Kapal-kapal pengangkut batubara lewat di sungai di mana di tepi sungai itu hidup masyarakat miskin,” kata Denny lewat rilis pers PBNU, Rabu, 15 Juni 2022.

Denny mengatakan sejumlah tambang dan lahan sawit di Kalsel dikuasai sejumlah pengusaha besar yang punya pengaruh ke kekuasaan. Mantan calon Gubernur Kalsel ini mengatakan pengaruh itu bisa terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan ke aparat hukum, namun tidak diproses.

Denny mengatakan ada kasus yang sudah dilaporkan ke KPK, tapi sampai saat ini belum ada titik terangnya. "Padahal kasus korupsinya terang-benderang, konstruksi hukumnya jelas," ujar dia. Menurut Denny, setiap ada orang yang mempersoalkan masalah lahan yang bersinggungan dengan pengusaha besar, maka berpotensi mengalami kekerasan.

Seorang petani yang ikut melaporkan menceritakan lahannya seluas 20 hektar diserobot pengusaha sawit. Dia mengatakan dua tahun menunggu, namun belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Petani lainnya bercerita hanya mendapatkan ganti rugi Rp 35 ribu per pohon sawit. Dia tak mendapatkan ganti rugi untuk tanah. Petani ketiga bercerita pernah menuntut ganti rugi, namun mereka malah mendapatkan ancaman. “Padahal kami mau mencari keadilan, bukan mau memberontak," ujar petani yang tak mau disebutkan namanya ini.

Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Savic Ali mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memenangi persengketaan secara hukum dan mendapatkan dukungan publik. "Agar semangat itu tercapai, kami membutuhkan sejumlah informasi detail menyangkut persengketaan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan," kata Savic Ali saat menerima laporan.

Sementara, Ketua PBNU lainnya Amin Said Husni mengatakan pihaknya perlu mendapatkan dokumen dan data lebih lanjut untuk mengetahui kondisi di Kalsel. Dia mengatakan data dan fakta itu akan digunakan PBNU mengambil sikap atas laporan ini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kejaksaan Agung Sita 23 Aset Tanah dan Bangunan Milik Perusahaan Surya Darmadi

1 hari lalu

Kejaksaan Agung Sita 23 Aset Tanah dan Bangunan Milik Perusahaan Surya Darmadi

Kejaksaan Agung melacak aset milik perusahaan Surya Darmadi dalam rangka pemulihan kerugian negara.


Yahya Cholil Staquf Minta Identitas NU Tak Dijadikan Senjata di Pemilu 2024

3 hari lalu

Yahya Cholil Staquf Minta Identitas NU Tak Dijadikan Senjata di Pemilu 2024

Yahya Cholil Staquf menyatakan NU kerap ditarik masuk ke gelanggang politik oleh berbagai pihak.


Mundur Sebagai Kuasa Hukum Mardani H Maming, Ini Kata Denny Indrayana

6 hari lalu

Mundur Sebagai Kuasa Hukum Mardani H Maming, Ini Kata Denny Indrayana

Denny Indrayana menyatakan dirinya dan Bambang Widjojanto memang hanya berkomitmen mendampingi Mardani H Maming di tahap praperadilan.


Mardani H Maming Coret Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto dari Daftar Pengacaranya

6 hari lalu

Mardani H Maming Coret Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto dari Daftar Pengacaranya

Mardani H Maming tak lagi menggunakan jasa Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto untuk mendampinginya dalam perkara yang ditangani KPK.


Catatan Kasus Mardani H Maming, Haji Isam Disebut

8 hari lalu

Catatan Kasus Mardani H Maming, Haji Isam Disebut

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming resmi ditahan KPK. Mengapa Haji Isam disebut? Betulkah ini persoalan transaksi bisnis?


Wasekjen PBNU Minta Polri Ungkap Aliran dana di Kasus ACT

10 hari lalu

Wasekjen PBNU Minta Polri Ungkap Aliran dana di Kasus ACT

Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam mengusut aliran dana ACT ke pihak lain


Mardani H Maming Ditahan KPK, HIPMI Telah Siapkan PLT Ketua Umum

10 hari lalu

Mardani H Maming Ditahan KPK, HIPMI Telah Siapkan PLT Ketua Umum

HIPMI menyatakan siap memberikan Mardani H Maming pendampingan hukum dalam kasus yang menimpanya.


Begini Dugaan Aliran Dana Suap Rp 104,3 Miliar ke Mardani Maming

11 hari lalu

Begini Dugaan Aliran Dana Suap Rp 104,3 Miliar ke Mardani Maming

Tempo mendapatkan salinan kronologi dugaan penerimaan suap ke Mardani Maming tersebut.


NU Jatim Minta PBNU Tak Sekadar Menonaktifkan Mardani Maming, Tapi Memecatnya

11 hari lalu

NU Jatim Minta PBNU Tak Sekadar Menonaktifkan Mardani Maming, Tapi Memecatnya

PWNU Jatim meminta PBNU tak hanya sekadar menonaktifkan Mardani Maming, namun juga memecatnya dari posisi bendahara umum.


Sempat Jadi Buronan, Mardani H Maming Bantah Melarikan Diri

12 hari lalu

Sempat Jadi Buronan, Mardani H Maming Bantah Melarikan Diri

Mardani H Maming menyatakan telah menyurati KPK soal alasannya meminta pengunduran pemeriksaan.