TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon pada Rabu, 18 Mei 2022.
Penggeledahan dilakukan berhubungan dengan penyidikan kasus suap dan gratifikasi persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 dengan tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.
“Tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan,” kata Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 19 April 2022.
Ali mengatakan di dua kantor itu penyidik menyita dokumen tentang berbagai usulan dan persetujuan izin proyek. Penyidik, kata Ali, juga menemukan catatan dugaan penentuan nilai fee proyek.
Menurut Ali, penyidik akan menganalisa dan menyita secara resmi bukti tersebut. Bukti itu akan dikonfirmasi pada saksi di kasus ini untuk melengkapi berkas perkara Richard Louhenapessy.
KPK menetapkan Richard bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.
KPK menetapkan dua tersangka lain yaitu Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa dan Amri, karyawan Alfamidi Kota Ambon. KPK telah menaikan kasus ini ke penyidikan sejak April 2022. KPK menduga Richard menerima suap Rp 500 juta untuk menerbitkan izin pembangunan 20 Alfamidi.
Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Ambon, KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkot
