Kuasa Hukum Bantah Mardani Maming Mangkir Sidang Dugaan Suap IUP Tambang

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming. ANTARA/HO-Humas Hipmi

TEMPO.CO, Banjarmasin - Kuasa Hukum Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming, Irfan Idham, membantah kliennya telah dua kali mangkir dalam sidang perkara dugaan gratifikasi atau suap izin usaha pertambangan (IUP) batubara di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin.

Irfan menegaskan, kliennya selalu melayangkan pemberitahuan secara resmi kepada Majelis Hakim ketika tidak bisa menghadiri sidang kasus dugaan suap izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Pak Mardani tidak mangkir dalam persidangan karena setiap persidangan Pak Mardani melakukan pemberitahuan secara resmi bahwa berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang waktunya bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan," ujar Irfan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu 17 April 2022.

Irfan mengatakan, ketidakhadiran kliennya dalam dua persidangan sebelumnya bukannya tanpa alasan. Dalam sidang pertama pada Senin 4 April 2022, kliennya berhalangan hadir karena masih dalam proses pemulihan pasca operasi ginjal.

Sementara pada persidangan Senin 11 April 2022, kliennya tidak bisa hadir sebagai saksi lantaran harus menghadiri audiensi Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Di sisi lain, ia juga mengklaim kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi izin tambang di Kalsel tersebut. Sebab pokok perkaranya merupakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Oleh sebab itu, dia mengaku keberatan atas sejumlah pemberitaan yang mengaitkan kasus tersebut dengan kliennya. Padahal kasus tersebut murni diduga merupakan perbuatan Raden Dwijono selaku eks Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu.

"Menurut kami ini murni perbuatan Pak Dwi. Jadi kami tidak setuju juga kalau misalnya atas kasus tersebut ada pemberitaan-pemberitaan yang beredar bahwa ini ada kaitannya dengan Pak Mardani," ucapnya.

Apalagi menurutnya, peralihan IUP sudah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku karena sudah keluar sertifikatnya. Karenanya, ia menilai, secara prosedur tidak ada masalah dalam peralihan IUP itu.

Menurutnya, Mardani selaku Bupati aktif saat itu, pasti bakal memproses setiap permohonan yang ada, dengan catatan sudah sesuai dengan ketentuan. Makanya Irfan menilai, izin tidak mungkin bisa ditandatangani Bupati kalau tidak berdasarkan pemeriksaan bawahannya.

"Jadi, permohonan masuk itu pasti diproses oleh kepala dinas yang sudah melewati pemeriksaan berjenjang. Tidak mungkin izin itu sampai ke kementerian keluar sertifikat CMC kalau tidak lengkap secara prosedur. Berarti secara prosedur tidak ada masalah," tutur Irfan.

Di sisi lain, ia menyoroti langkah tim kuasa hukum Raden Dwidjono yang melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irfan menyayangkan laporan itu dikirimkan ketika proses hukum di pengadilan masih berjalan hingga saat ini.

Padahal menurutnya, Mardani selama ini selalu menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung.

"Kenapa tiba-tiba pihak terdakwa dalam hal ini pengacara terdakwa langsung bergerak seakan-akan sudah ada putusan, sementara hal itu belum ada putusan yang berkaitan dengan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum PBNU itu dikabarkan telah mangkir dalam dua kali persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin. Mardani mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi di sidang perkara dugaan gratifikasi atau suap izin usaha pertambangan (IUP) batubara.

Sebagai informasi, kasus ini berkaitan dengan korporasi batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang berencana memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2010. Pemanggilan Mardani sebagai saksi kali ini dalam kapasitas mantan Bupati Tanah Bumbu.

Raden Dwijono dan Putrohadi Sutopo sudah berstatus terdakwa dalam kasus ini.

Mardani H Maming sejatinya telah tiga kali dipanggil sebagai saksi, yakni pada 28 Maret, 4 April, dan 11 April 2022. Setelah tiga kali tidak menghadiri sidang, Mardani H Maming dijadwalkan untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin besok, 18 April 2022.

Baca juga: Mardani H Maming Tidak Hadiri Sidang Korupsi Tambang






KPK Sebut Pembekuan Rekening Istri Lukas Enembe Berkaitan Penyidikan Kasus Suap

10 hari lalu

KPK Sebut Pembekuan Rekening Istri Lukas Enembe Berkaitan Penyidikan Kasus Suap

KPK mengatakan pembekuan rekening istri tersangka suap Lukas Enembe dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus


Kata KPK Soal OC Kaligis Menjadi Penasihat Hukum Lukas Enembe

11 hari lalu

Kata KPK Soal OC Kaligis Menjadi Penasihat Hukum Lukas Enembe

KPK memberikan tanggapan setelah OC Kaligis didapuk sebagai salah satu penasihat hukum Lukas Enembe.


Beredar Rekaman CCTV Lukas Enembe Terlihat Sehat, Begini Tanggapan KPK

11 hari lalu

Beredar Rekaman CCTV Lukas Enembe Terlihat Sehat, Begini Tanggapan KPK

KPK menanggapi video Lukas Enembe yang memperlihatkan Gubernur Provinsi Papua tersebut bisa beraktivitas layaknya orang sehat.


KPK Agendakan Pemeriksaan Istri dan Anak Lukas Enembe Hari Ini

14 hari lalu

KPK Agendakan Pemeriksaan Istri dan Anak Lukas Enembe Hari Ini

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan komisi akan memanggil istri dan anak Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Adanya Aliran Dana dari Lukas Enembe ke KKB

14 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Adanya Aliran Dana dari Lukas Enembe ke KKB

KPK mendalami dugaan aliran dana dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kepada kelompok separatis atau dikenal KKB di Papua


KPK Tegaskan Lukas Enembe Tak Perlu Berobat ke Singapura

14 hari lalu

KPK Tegaskan Lukas Enembe Tak Perlu Berobat ke Singapura

KPK menyebut Lukas Enembe tidak perlu berobat ke luar negeri karena fasilitas kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto dinilai cukup memadai untuk pengobatan


Lukas Enembe Dibawa ke RSPAD Setelah Diperiksa KPK

15 hari lalu

Lukas Enembe Dibawa ke RSPAD Setelah Diperiksa KPK

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.


KPK Periksa Lukas Enembe di Kasus Suap Proyek Infrastruktur

15 hari lalu

KPK Periksa Lukas Enembe di Kasus Suap Proyek Infrastruktur

KPK memeriksa Lukas Enembe sebagai saksi untuk tersangka Rijatono Lakka (RL) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur


KPK Sita Sejumlah Mobil Mewah dalam Kasus Lukas Enembe

15 hari lalu

KPK Sita Sejumlah Mobil Mewah dalam Kasus Lukas Enembe

KPK menyatakan telah menyita sejumlah mobil mewah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur dengan tersangka Lukas Enembe


Akhir dari Tarik Ulur Penahanan Lukas Enembe

17 hari lalu

Akhir dari Tarik Ulur Penahanan Lukas Enembe

Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 10 Januari 2023 saat sedang makan di restoran tak jauh dari Bandara Sentani,