TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengkritik munculnya dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Salah satunya oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya memandang dukungan yang disampaikan para kepala desa kemarin, 29 Maret 2022 itu merupakan hasil orkestrasi yang dilakukan oleh para oligarki.
"Upaya permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan ini kembali diorkestrasi oleh oligarki elit untuk disuarakan seolah-olah aspirasi dari bawah. Beberapa pengurus asosiasi kepala desa dan kepala desa didorong-dorong untuk menyuarakan usulan tiga periode," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Maret 2022.
Herzaky menduga, mobilisasi ini dilakukan setelah para oligarki tersebut merasa terbukti gagal menyuarakan usulan tiga periode dari level elit, mulai dari menteri sampai ke jajaran ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
"Bahkan, upaya membawa-bawa hasil survei dan big data yang tidak jelas asal usul dan metodologinya, penolakan dari masyarakat semakin deras," tutur Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu.
Partai Demokrat dikatakannya merasa kasihan kepada pada kepala desa tersebut, yang seharusnya fokus pada upaya pembangunan di desanya, malah didorong-dorong untuk masuk ranah politik.
Di tengah kondisi masyarakat yang tengah kesulitan, terutama dihadapkan dengan naiknya harga-harga barang, Herzaky menilai, langkah politik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ini bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat desa.
"Masyarakat desanya yang tidak sependapat dengan para kepala desanya, bisa melakukan perlawanan, dan memunculkan konflik baru di grass root. Masyarakat sedang susah, kini mau dibelah di grass root oleh segelintir oligarki elit. Jahat sekali," katanya.
Herzaky menuturkan Partai Demokrat turut menaruh rasa kasihan terhadap Presiden Jokowi karena ambisi sejumlah elit yang ada di lingkungannya terus menyuarakan isu yang bisa mengikis demokrasi.
"Akibat ambisi dan kelakuan segelintir elit di sekelilingnya, malah nantinya bisa dikenang sebagai pemimpin yang membelah negeri ini dengan polarisasi dan konflik horizontal antar rakyat di tingkat akar rumput," ujar dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengklaim akan mulai memasang spanduk Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode di seluruh Indonesia setelah lebaran. "Lihat aja abis lebaran, Sabang sampai Merauke, berkibar itu," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara Silaturahmi Nasional Desa, Selasa, 29 Maret 2022.
