TEMPO.CO, Jakarta - Analis Politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai usulan menunda Pemilu 2024 muncul karena ada partai politik yang belum siap berkompetisi, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia menilai ketidaksiapan partai tersebut bisa jadi karena elektabilitas sosok yang ingin diusung dalam Pilpres 2024 relatif rendah.
Salah satu indikator yang bisa dilihat ialah hasil dari beberapa survei. “Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Khoirul, Sabtu, 26 Februari 2022.
Menurut dia, rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan sosok-sosok yang berada di peringkat teratas dalam sejumlah survei. Khoirul menduga usulan menunda pemilu bagian dari cara mengulur-ulur waktu (buying time strategy).
Tujuannya agar partai tersebut punya waktu lebih lama untuk mengonsolidasi kekuatan sambil berupaya meningkatkan elektabilitas sosok yang akan diusung. “Skema buying time strategy jadi pilihan rasional bagi mereka,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic).
Namun, ia menegaskan usulan menunda Pemilu 2024 merupakan ancaman serius bagi demokrasi. “Wacana penundaan pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elite,” ujar Khoirul.
Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Lalu usulan itu disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang sepakat Pemilu mendatang ditunda. Sedangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum secara tegas mendukung atau menolak usulan menunda Pemilu 2024.
Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, usulan menunda Pemilu 2024 tak punya landasan hukum yang kuat.
Khoirul mengapresiasi sikap PDIP soal wacana penundaan Pemilu 2024.
“Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya,” kata dia.
Baca: Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik
