Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik

Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. Kamis, 7 November 2019. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang.

"Dalam negara demokrasi orang boleh usul apa saja tentunya. Tetapi usulan penundaan pemilu ini menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi," ujar Yusril, Jumat, 25 Februari 2022.

Yusril menuturkan UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Kalau pemilu ditunda, kata dia, maka lembaga apa yang berwenang menundanya.

"Konsekuensi dari penundaan itu adalah masa jabatan presiden, wapres, kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya. Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut?" ujar pakar hukum tata negara tersebut.

Menurut Yusril, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dijawab dan dijelaskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Belakangan usulan penundaan juga diungkapkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana," ujar dia.

Yusril menambahkan amandemem UUD 1945 menyisakan persoalan besar bagi bangsa, yakni kevakuman pengaturan jika negara menghadapi krisis seperti tidak dapatnya diselenggarakan Pemilu. 

"Sementara tidak ada satu lembaga apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, atau menunjuk seseorang menjadi Pejabat Presiden seperti dilakukan MPRS tahun 1967," ujar Yusril.

SERVIO MARANDA






KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

6 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

10 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

14 jam lalu

Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan. Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema di acara tersebut.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

14 jam lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

2 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

2 hari lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

2 hari lalu

Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

Jokowi kembali menyerukan soal stabilitas politik menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan tinggal setahun lagi, yaitu pada Februari 2024.


9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

2 hari lalu

9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

Menjelang Pilpres 2024 situasi politik mulai memanas. Presiden Jokowi setidaknya melalui 8 pernyataannya dianggap endorse kepada pihak tertentu.