TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri dipilih sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN karena punya posisi politik yang kuat.
“Untuk politik, Bu Mega (Megawati) kuat. Sehingga memastikan kami didukung secara politik,” kata Laksana kepada Tempo, Selasa, 4 Januari 2022.
Laksana mengatakan BRIN setiap tahunnya akan membahas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan entitas politik. “Jadi kalau DPR tidak setuju ya selesai, repot juga nanti,” kata dia.
Alasan lainnya, Laksana menilai karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Laksana mengungkapkan umumnya di negara lain, lembaga yang membuat kebijakan riset memiliki dewan pengarah dan diisi bukan dari kalangan periset.
Ia mengatakan jajaran dewan pengarah memang harus dari luar komunitas periset untuk memastikan tugas-tugas BRIN didukung dari semua aspek. “Kalau isinya komunitas periset ya sama saja, makanya kenapa ada mantan birokrat, seperti Pak BK (Bambang Kesowo), ada pengusaha, ada orang kampus juga. Tapi enggak ada orang eks LIPI, BATAN,” ujarnya.
Menurut mantan Kepala LIPI ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehadiran politikus dalam lembaga riset. Pasalnya, Kementerian Riset dan Teknologi dulunya juga pernah dipimpin oleh tokoh partai, tetapi tidak ada yang mempersoalkan BJ Habibie dari Golkar misalnya, yang pernah menjadi Menristek di era Presiden Soeharto. Kemudian Hatta Rajasa dari PAN, juga Suharna Surapranata dari PKS.
Sementara, kata Laksana, jajaran eksekutif lembaga riset yang berasal dari kalangan periset atau profesional baru dirinya dan Muhammad AS Hikam.
Laksana mengaku bersyukur jika banyak kalangan yang mendukung BRIN, termasuk politikus. “Kalau enggak, sendirian repot juga. Mengubah begini saja diplesetin macam-macam jadi trending topic minggu ini,” kata dia ihwal penggabungan Lembaga Eijkman ke BRIN.
Baca: Amin Soebandrio Ungkap Dampak Eijkman Gabung ke BRIN
FRISKI RIANA
