TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 59,3 persen responden mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sedangkan yang menyatakan tak setuju jika Presiden melakukan reshuffle kabinet sebanyak 32,8 persen.
"Hampir 60 persen setuju agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet mengganti beberapa menteri," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei, Senin, 25 Oktober 2021.
Hanta mengatakan dukungan reshuffle kabinet dengan beberapa catatan yang menjadi penilaian publik atas kinerja pemerintah di berbagai bidang. Ia sebelumnya membeberkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sejumlah sektor, mulai dari penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, serta kinerja umum seperti di bidang pertahanan keamanan hingga sosial budaya.
"Ini cukup tinggi, dua kali lipatnya antara yang setuju dan tidak setuju," ujar Hanta.
Hanta mengatakan ada tiga instrumen bagi Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Yakni evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.
Evaluasi publik misalnya terlihat dari hasil survei. Kemudian, evaluasi teknokratik dilakukan berbasis akademik atau data-data kinerja dari anggota kabinet yang bersangkutan.
Sedangkan evaluasi politik dapat dipengaruhi oleh perubahan di dalam koalisi pemerintah, seperti bergabungnya partai baru. Belakangan, Partai Amanat Nasional bergabung dengan koalisi Jokowi dan disebut-sebut bakal mendapat jatah kursi menteri.
Dari sisi kinerja, sebanyak 65,4 persen responden menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sudah baik dalam menangani pandemi Covid-19, berbanding dengan 28,1 persen yang menilai sebaliknya. Kemudian sebanyak 60,7 persen responden menilai baik kinerja pemerintah menangani dampak pandemi di bidang ekonomi, sedangkan 32,7 persen menilai buruk.
Ada 51,2 persen responden yang menyatakan penghasilan rumah tangga mereka lebih baik dalam setahun terakhir dan 42,2 persen menyatakan kondisinya lebih buruk. Lalu 55,3 persen responden merasa kehidupan rumah tangganya (mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) lebih baik selama setahun terakhir, sedangkan 37,7 persen menyatakan sebaliknya.
Tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum mendapat skor terendah dengan hanya 52,8 persen responden yang merasa puas. Sebanyak 32,3 persen publik merasa tak puas, dan 14,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Di bidang ekonomi, ada 55,8 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 35 persen merasa tidak puas. Angka kepuasan tercatat lebih tinggi di bidang kesehatan, yakni 60 persen, berbanding dengan 27,9 persen yang tidak puas.
Selanjutnya di bidang pendidikan, 58 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah dan 31,2 persen tidak puas. Adapun di bidang pertahanan dan keamanan, angka kepuasannya sebesar 54,6 persen dan tidak puas sebesar 29,2 persen. Kemudian, kepuasan di bidang sosial budaya sebesar 60,5 persen, berbanding dengan 28,3 persen responden yang tidak puas.
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai paling tinggi untuk bidang politik dan stabilitas nasional. Sebanyak 64,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah menjaga stabilitas politik, sedangkan yang tidak puas hanya 17,9 persen.
Survei ini digelar pada 3-10 Oktober 2021 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Menurut Hanta, margin of error survei sebesar plus minus 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: Survei 2 Jokowi-Ma'ruf: Tingkat Kepuasan Terendah di Bidang Penegakan Hukum
