TEMPO.CO, Jakarta - HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu dirayakan dengan meriah setiap tahunnya. Selain perayaan yang meriah, HUT TNI juga sering diwarnai dengan kritik dan masukan terkait pelaksanaan agenda Reformasi TNI. Memperingati HUT TNI ke-76, beberapa amanah Reformasi TNI masih belum dipenuhi.
Salah satu mandat Reformasi TNI yang belum dipenuhi hingga saat ini adalah penghormatan terhadap supremasi sipil. Dilansir dari setara-institute.org, mandat tersebut menggarisbawahi bahwa TNI harus selalu berada di bawah kontrol sipil. Karena itu, TNI tidak boleh memegang jabatan-jabatan di institusi sipil.
SETARA Institute menemukan bahwa seorang perwira TNI aktif memegang jabatan Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang notabene merupakan institusi sipil.
Penempatan TNI di institusi sipil sangat berkaitan dengan tradisi Orde Baru. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia Era Reformasi menemukan setidaknya 12 menteri, 11 pegawai kementerian, dan 27 anggota kabinet yang merupakan anggota ABRI pada 1966. Selain itu, ia juga menemukan bahwa, pada 1998, sebanyak 55,5 persen Provinsi di Indonesia dipimpin oleh Gubernur berunsur militer.
Keterlibatan militer dalam urusan-urusan sipil dapat dijelaskan melalui beberapa hal. Harold Crouch dalam bukunya yang berjudul Militer dan Politik di Indonesia mengungkapkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia memang sudah bersifat politis sejak awal.
Sebab, militer di Indonesia muncul pertama kali pada masa penjajahan. Akibatnya, para angkatan bersenjata tidak hanya dituntut untuk menjadi tentara profesional, tetapi juga merebut kedaulatan rakyat Indonesia dari penjajah, yang mana merupakan tuntutan politik.
Selain penjajahan, Harold Crouch juga menyebutkan bahwa kegagalan pemerintahan sipil pada awal kemerdekaan membuat militer Indonesia terjun ke politik. Menurut Crouch, demokrasi parlementer yang menyebabkan banyak kabinet jatuh membuat militer merasa bahwa pemerintahan sipil lemah dan gagal dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, militer yang sebelumnya berperan penting dalam upaya perjuangan kemerdekaan merasa bahwa mereka berkepentingan untuk menyelamatkan Indonesia dari kegagalan, yang disebabkan oleh pemerintahan sipil.
Hingga kini, permasalahan terkait dengan supremasi sipil masih menjadi program utama Reformasi TNI. Adapun tuntutan untuk selalu berada di bawah kontrol sipil muncul setelah Reformasi 1998. Pasca-Reformasi 1998, gelombang demokratisasi yang mengharuskan adanya kontrol masyarakat sipil terus menguat.
BANGKIT ADHI WIGUNA
Baca juga: HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi
