Sejarah Museum Kostrad, Lokasi Hilangnya 3 Patung yang Disoal Gatot Nurmantyo

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman saat diarak berkeliling Mapolda Metro Jaya menggunakan kendaraan APC Komodo milik Brimob pada Jumat, 11 Juni 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman saat diarak berkeliling Mapolda Metro Jaya menggunakan kendaraan APC Komodo milik Brimob pada Jumat, 11 Juni 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Tiba-tiba saja, perhatian publik terarah ke Museum Kostrad yang ada di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir Jakarta. Adalah Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo yang mengungkap cerita bahwa patung Soeharto, Sarwo Edhi Wibowo dan AH Nasution sudah tak ada lagi di museum tersebut.    

    Patung dari tiga tokoh itu menggambarkan saat mereka sedang menyusun rencana dan strategi menumpas gerombolan pemberontak yang menamai diri mereka G30S. Gerombolan pemberontak itu, belakangan berdasarkan salah satu versi sejarah menyebutkan punya kaitan dengan elite Partai Komunis Indonesia atau PKI.   

    Sejarah resmi yang dipercaya kemudian menyebutnya sebagai G30S/PKI. Tentu saja ada banyak versi penjelasan soal bagaimana pembunuhan terhadap pimpinan TNI AD itu terjadi. Karena itulah kemudian, Gatot Nurmantyo mengaitkan hilangnya tiga patung tokoh sentral setelah 30 September 1965 itu sebagai menyusupnya PKI di tubuh TNI.

    Gedung Markas Kostrad yang kini telah menjadi Museum Kostrad atau resminya Museum Dharma Bhakti Kostrad, merupakan salah satu saksi bisu kejadian pemberontakan Gerakan 30 September 1965.

    Bangunan yang menjadi saksi sejarah tersebut hingga kini masih kokoh dan berdiri tegap di antara bangunan pencakar langit ibu kota. Bangunan itu sekarang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Markas Kostrad, dan berubah fungsi menjadi museum.

    Dari gedung inilah Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat menyusun strategi pemberantasan PKI.

    Di dalam ruang kerjanya, pada 30 September 1965, Soeharto mondar-mandir sembari mendengarkan dengan saksama siaran RRI yang memberitakan pengumuman Gerakan 30 September yang dikepalai Letkol Untung. Di bawah komando Mayjen Soeharto sebagai panglima pemulihan keamanan dan ketertiban, PKI akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

    Sebelum menjadi Markas Kostrad dan akhirnya difungsikan sebagai museum Dharma Bhakti Kostrad , bangunan ini dulunya merupakan kantor Komisaris Belanda yang dibangun pada 1870.

    Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini kemudian dialihfungsikan sebagai kantor Mayjen Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad pertama.

    Penggalihfungsian gedung ini menyusul lahirnya Korra-1/Caduad pada 6 Maret 1961 yang merupakan cikal bakal Kostrad. Gedung ini masih difungsikan sebagai kantor hingga Pangkostrad XII, sebelum akhirnya dijadikan museum yang diresmikan Soeharto pada 1997.

    Keputusan pemerintah menjadikan gedung ini sebagai museum mengingat gedung ini adalah saksi bisu sejarah. Menurut mantan Kepala Penerangan Kostrad Kepala Penerangan Kostrad Letkol Inf Putra Widyawinaya, keberadaan museum ini adalah untuk mengingatkan semua pihak bahwa tidak ada tempat bagi pihak yang ingin meruntuhkan negara. “Kami akan menjadi garda terdepan dalam memeranginya,” tutur Piter.

    Di gedung inilah Soeharto merancang pengamanan Presiden RI pertama, menyusun rencana pencarian korban G30S/PKI dan pengembangan taktik serta teknik penumpasan PKI.

    Ide mengubah fungsi Markas Kostrad sebagai museum datang dari Pangkostrad X Mayjen TNI Wiyogo Atmodarminto pada 1980, karena ia ingin melestarikan bangunan bersejarah tersebut. Selanjutnya, Pangkostrad XII Letjen TNI Rudini menjadikan bangunan dan gedung ini sebagai museum Kostrad pada 1981. Museum Darma Bhakti Kostrad diresmikan 4 Maret 1997 oleh Presiden RI ke-2 Soeharto.

    HENDRIK KHOIRUL MUHID

    Baca juga: Gatot Nurmantyo Duga Pendukung PKI Susupi TNI, Pangkostrad Dudung: Tuduhan Keji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.