Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gatot Nurmantyo Duga Pendukung PKI Susupi TNI, Pangkostrad Dudung: Tuduhan Keji

Reporter

image-gnews
Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman saat diarak berkeliling Mapolda Metro Jaya menggunakan kendaraan APC Komodo milik Brimob pada Jumat, 11 Juni 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman saat diarak berkeliling Mapolda Metro Jaya menggunakan kendaraan APC Komodo milik Brimob pada Jumat, 11 Juni 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman membantah pernyataaan mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo yang menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Gatot Nurmantyo dalam sebuah diskusi menyebut indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad. Patung yang dihilangkan itu di antaranya patung Presiden Soeharto, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal A.H. Nasution.

"Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami," ujar Dudung lewat keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.

Menurut Dudung, Gatot Nurmantyo selaku senior di TNI semestinya terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepadanya sebelum menuduh.

Dudung menjelaskan, patung tiga tokoh tersebut memang sebelumnya ada di dalam Museum Dharma Bhakti. Patung tersebut dibuat pada masa Panglima Kostrad ke-34 Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution.

"Kini patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," ujar Dudung.

Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa Kostrad melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, Dudung menyebut tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.

"Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu," ujarnya.

Menurut Dudung, foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 itu, masih tersimpan dengan baik di museum tersebut. "Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI AD serta Kapten Pierre Tendean," ujarnya.

DEWI NURITA

Baca: Gatot Nurmantyo Duga Pendukung PKI Susupi TNI, Panglima TNI Enggan Berpolemik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

2 jam lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

6 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

15 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

Masyarakat diminta tak khawatir dengan revisi UU TNI. Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan alasannya.


Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

1 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali


Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menaiki kendaraan militer saat menemui ratusan personel infrantri Kontingen Garuda pasukan perdamaian PBB di Indonesian Batalyon atau Indobatt pada hari kedua kunjungannya ke Libanon, 26 Februari 2018.  Pada kunjungan pertama Menlu Retno Marsudi, mengawali kunjungan ke Libanon dengan mendatangi pasukan perdamaian PBB Angkatan Laut Kontingen Garuda di KRI Usman Harun di Port of Beirut. Foto: Kemenlu
Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

Indonesia berpartisipasi aktif dalam aksi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda sejak tahun 1957 dan mencetak prestasi.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

2 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

2 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

2 hari lalu

Perwira TNI kembali mengharumkan nama Indonesia di forum Internasional, setelah memperoleh penghargaan
Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

Perwira TNI dan Polri raih penghargaan "Commemorative Medal of Peace" dalam kegiatan "Blue Helmets Day 2024" di kantor PBB di Jenewa, Swiss