TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan membahas jadwal Pemilu 2024 pada Jumat besok, 17 September 2021. Tito mengatakan, rapat tingkat kementerian/lembaga itu akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
"Rencana Bapak Menkopolhukam akan melaksanakan rapat besok di Polhukam, besok siang," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 September 2021.
Dalam rapat kerja hari ini, Tito Karnavian menyampaikan usulan pemerintah agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada bulan April atau Mei. Ini berbeda dengan pendapat Komisi Pemilihan Umum yang mengusulkan pemungutan suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tersebut diselenggarakan pada 21 Februari 2024.
Menurut Tito, pemerintah masih memerlukan waktu untuk mengkaji lebih detail ihwal jadwal pemungutan suara pileg dan pilpres mendatang. Ia beralasan gelaran kontestasi tersebut bakal melibatkan banyak kementerian untuk urusan keuangan, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan lainnya.
Lantaran hal tersebut, dia meminta penundaan penetapan jadwal Pemilu 2024 yang sedianya diputuskan pada hari ini. "Kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk dilakukan exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi," ujarnya.
Setelah pemerintah mengkaji detail, Tito melanjutkan, penjadwalan Pemilu 2024 itu bakal kembali dibahas dalam rapat konsinyering dengan Komisi II dan penyelenggara pemilu. Ia menjanjikan keputusan ihwal jadwal ini bisa diambil sebelum DPR memasuki masa reses pada awal Oktober mendatang.
"Ini memerlukan exercise secara detail, kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi dua DPR dan para penyelenggara di rapat berikutnya," ujar Tito.
Selain masalah jadwal, Tito menyoroti anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun yang diusulkan KPU. Ia menilai angka itu terlalu besar dan melonjak kelewat tinggi dibanding anggaran pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurut mantan Kepala Kepolisian RI ini, besaran anggaran tersebut perlu dijelaskan secara rasional. Sebab, situasi ekonomi saat ini sedang tak mudah lantaran pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan lembaganya akan mengkaji kembali untuk memundurkan jadwal Pemilu 2024 sesuai usulan pemerintah. "Kami akan melakukan exercise lagi apakah masih bisa dimundurkan hari-H pemilunya," ujar Ilham seusai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 September 2021.
Adapun soal anggaran, Ilham berujar besaran angka yang diusulkan itu sekaligus untuk penguatan infrastruktur seperti pembangunan gedung. Ia mengatakan jajaran KPU di daerah masih banyak yang menyewa kantor atau meminjam gedung milik pemerintah daerah.
"Kami mencoba merasionalisasi. Memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung," ujar Ilham.
