Data Pejabat di PeduliLindungi Ditutup, Kemenkes: karena NIK Mereka Tersebar

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

    Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan menutup data Jokowi dan para pejabat lainnya di aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilakukan setelah tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo.

    "Kami tegaskan bahwa yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik, bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat lainnya yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Ini dua hal yang berbeda," ujar Juru Bicara Kemenkes untuk Penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 4 September 2021.

    Ia menyebut, data para pejabat tersebut ditutup karena NIK mereka juga sudah tersebar. "Pemerintah senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku tidak terkecuali. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujar dia.

    Sebelumnya, sertifikat vaksinasi atas nama Presiden Jokowi beredar luas di Twitter. Setelah dilakukan penelusuran, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut pelaku penyebar mengakses sertifikat tersebut lewat aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan data pribadi Jokowi seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan lain-lain yang terdapat di situs KPU. Data tersebut dipublikasikan KPU sebagai syarat calon presiden pada Pemilu 2019 lalu.

    Adapun fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, saat ini sudah dapat diakses menggunakan lima parameter (nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin).

    Ia menjamin keamanan data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi. Kasus tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi bukan terjadi akibat masalah keamanan sistem, melainkan penyalahgunaan data pribadi.

    "Jadi bukan masalah keamanan, tapi karena ada orang yang menggunakan data pribadi orang lain untuk masuk ke aplikasi PeduliLindungi tanpa izin. Itu yang salah," ujar Nadia.

    DEWI NURITA

    Baca: Kapolri Minta Aplikasi PeduliLindungi Ada di Seluruh Lokasi Aktifitas Masyarakat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.