Pegawai KPK Berharap Jokowi Perhatikan Perjuangan Mereka yang Tak Lolos TWK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu dari 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Rieswin Rachwell, berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaruh perhatian terhadap perjuangan mereka.

    "Semoga Bapak Presiden menaruh atensi penuh terhadap upaya ini," ujar Rieswin dalam diskusi daring pada Ahad, 29 Agustus 2021.

    Rieswin meyakini, pelaksanaan TWK yang merupakan bagian alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), diadakan untuk menyingkirkan beberapa pegawai yang berbeda pandangan dan pemikiran.

    Bahkan, Rieswin merasa tidak tahu apa alasan yang membuat dia tak lolos. "Karena saya anak buahnya Pak Harun barangkali makanya saya disingkirkan. Tidak ada yang tahu, karena sampai sekarang kami tidak pernah melihat hasil tes tersebut," ucap dia.

    Komnas HAM dan Ombudsman RI sudah turun tangan menelisik keabsahan dari pelaksanaan TWK yang digelar KPK. Komnas HAM, misalnya, menemukan ada dugaan pelanggaran pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Kedua lembaga ini bahkan sudah meminta Presiden Jokowi turun tangan. Mereka meminta agar pegawai KPK yang tak lolos juga diangkat.

    Baca juga: Komnas HAM Harap Bisa Bertemu Jokowi Bahas Rekomendasi Soal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.