Komnas HAM Berharap Bisa Bertemu Jokowi Bahas Rekomendasi soal TWK Pegawai KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) mendampingi wakil ketua KPK Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) mendampingi wakil ketua KPK Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan laporan langsung terkait temuan Komnas tentang asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Kami berharap bisa menyampaikan langsung laporan dan memberikan penjelasan," kata Anam saat dihubungi, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa Jokowi menghormati rekomendasi dari Komnas HAM yang meminta agar Presiden turun langsung dalam urusan asesmen TWK tersebut. Dini juga menegaskan arahan Presiden tak berubah soal TWK ini.

    Menanggapi hal ini, Anam ingin mendengar langsung arahan dari Presiden tersebut. Karena itu, ia enggan menanggapi hal itu secara lebih jauh.

    "Penting bagi kami sebagai lembaga mendengarkan langsung, jadi belum bisa berkomentar," kata Anam.

    Meski begitu, Anam mengatakan arahan Jokowi selama ini sebenarnya dekat dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Apalagi disebutkan Dini bahwa posisi Jokowi dalam hal ini tetap tidak berubah.

    "Itu dekat sekali dengan rekomendasi komnas HAM. Bahkan salah satu rekomendasi Komnas HAM juga merujuk pada arahan tersebut," kata Anam.

    Dalam arahannya pada 17 Mei 2021 lalu, Jokowi meminta agar TWK yang diikuti pegawai KPK tak menjadi dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK tak begitu saja diberhentikan.

    "Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.