Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Cs Angkat Mereka yang Tak Lolos ASN

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pegawai KPK, mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil secara daring di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. Ketua KPK Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah pegawai KPK, mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil secara daring di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. Ketua KPK Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 518 pegawai aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pimpinan untuk segera mengangkat mereka yang dinyatakan tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK).

    "Untuk menunjukkan komitmen KPK patuh dengan hukum yang berlaku, menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitusional para pegawai sesuai rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sejalan dengan arahan presiden (Jokowi), putusan Mahkamah Konstitusi dan amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945," demikian bunyi pernyataan pegawai KPK dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 15 Agustus 2021.

    Selain itu, para pegawai juga meminta KPK menjadi percontohan lembaga penegak hukum yang baik. Caranya, dengan melaksanakan seluruh tindakan korektif dari Ombudsman RI (ORI) guna membuktikan pernyataan pimpinan, di mana selalu mengatakan tidak ada niat untuk memberhentikan pegawai.

    "Momentum temuan ORI ini menjadi salah satu pembuktian niat pimpinan KPK yang sesungguhnya atas persoalan TWK dalam proses peralihan status kepegawaian KPK".

    Sebagaimana diketahui, KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman perihal TWK. KPK mengajukan 13 poin keberatan. Di antaranya, KPK menganggap Ombudsman tidak berwenang memeriksa persoalan pegawai, karena bukan termasuk layanan publik.

    Selain itu, KPK menuding Ombudsman melanggar konstitusi karena memeriksa laporan pegawai, di saat laporan serupa sedang digugat ke pengadilan.

    Baca juga: Tanggapi Pernyataan BKN, Pegawai KPK Singgung Lagi Omongan Jokowi Soal TWK

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.