Kemungkinan CPNS Guru 2022 Ditiadakan, P2G: Menabung Masalah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (berdiri) menyapa sejumlah siswa saat kegiatan pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak (CGP) di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis, 11 Februari 2021. Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (berdiri) menyapa sejumlah siswa saat kegiatan pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak (CGP) di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis, 11 Februari 2021. Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima banyak laporan mengenai kemungkinan pemerintah tak membuka lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru pada 2022.

    “Kami cemas dan khawatir sekali, Surat Menpan RB menjadi dasar Pemda tidak mengusulkan formasi guru PNS pada 2022,” kata Koordinator P2G Satriwan Salim dalam keterangannya, Kamis, 19 Agustus 2021.

    Satriwan menjelaskan, sebelumnya beredar Surat Menpan RB per 27 Juli 2021 kepada pemda tentang pengadaan aparatur sipil negara (ASN) untuk 2022 hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut Satriwan, pengadaan PPPK guru pada tahun depan sama saja menabung masalah atas kekurangan guru secara nasional. Sebab, guru PPPK hanya solusi sementara, bukan bersifat jangka panjang.

    Satriwan menuturkan, kekurangan guru ASN tak akan bisa terpenuhi sampai kapan pun, karena masa kontrak guru PPPK dibatasi 5 tahun saja. Tidak sampai usia pensiun, seperti guru PNS hingga 60 tahun. “Jika pengadaan semua guru berasal dari PPPK, berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan nasional,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kemendikbudristek, Indonesia darurat kekurangan guru ASN sampai 2024, dan membutuhkan sekitar 1,3 juta guru ASN mengajar di sekolah negeri. Komposisi guru PNS di sekolah negeri saat ini sekitar 60 persen. Ditambah pada 2021-2025, sebanyak 12.668 guru PNS di instansi pusat dan 365.085 guru PNS di bawah Pemda akan menginjak pensiun.

    Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menagih janji Mendikbudristek Nadiem Makarim, Badan Kepegawaian Negara, dan Kemenpan RB yang pada awal 2021 mengatakan akan membuka lowongan guru PNS pada 2022.

    Visi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewujudkan SDM unggul, kata Imam, tidak akan pernah tercapai jika negara masih diskriminatif kepada guru, khususnya guru honorer dan mahasiswa keguruan. “Patut diduga, pemerintah pusat ingin lepas tanggung jawab dari kewajiban mensejahterakan guru," kata Imam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.