Ini Kekhawatiran PKS Soal Sinyal Amandemen UUD dari Ketua MPR dan Jokowi

Mardani Ali Sera. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai ada hubungan antara pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dan Presiden Joko Widodo ihwal amandemen konstitusi dan pokok-pokok haluan negara.

Dia mengkhawatirkan akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bola salju perubahan politik yang tak demokratis.

"Saya khawatir itu menjadi pintu bola salju perubahan politik yang menurut saya jadi tidak demokratis karena tidak melibatkan rakyat," kata Mardani kepada Tempo, Senin malam, 16 Agustus 2021.

Di Sidang Tahunan MPR, Senin, 16 Agustus kemarin, Bamsoet mengatakan perlunya pokok-pokok haluan negara (PPHN). Bamsoet juga berujar perlu amandemen mewadahi PPHN dalam bentuk Tap MPR.

Sedangkan Presiden Jokowi meresponsnya dengan mengapresiasi MPR karena melakukan kajian ihwal substansi dan bentuk hukum PPHN untuk kelanjutan pembangunan.

Menurut Mardani Ali Sera, sebenarnya belum ada pembahasan spesifik bahwa PPHN akan ditetapkan dalam bentuk hukum Tap MPR. Sejauh ini, masih ada beberapa fraksi yang berpendapat PPHN tak perlu diatur lewat Tap MPR, melainkan cukup undang-undang.

Mardani pun mengaku khawatir pembahasan amandemen konstitusi menjadi berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini dan komposisi koalisi-oposisi pemerintah yang tak ideal di parlemen.

"Pembahasan yang substansial bisa berbahaya. Tidak dalam, tidak tajam, dan tidak fundamental jatuhnya. Nanti khawatir ada trade of (perdagangan) kekuasaan," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR ini.

Mardani juga menyoroti isu perubahan atau perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ke tahun 2027 yang belakangan ini beredar. Di satu sisi, Mardani mengakui bahwa Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan tak berniat menjabat presiden untuk ketiga kalinya.

"Tetapi rumor dalam politik itu seringkali menjadi kenyataan ketika kita melihat motifnya ada, dan motif di sini peluangnya ada," ujarnya.

Mardani mengimbuhkan, keinginan-keinginan untuk mengubah hal-hal yang fundamental dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden itu sama saja upaya mengkhianati demokrasi dan Reformasi. Dia menilai upaya-upaya tersebut harus dikawal dan ditolak oleh masyarakat. "Ini wajib untuk dikawal dan ditolak ketika dia tidak berjalan secara transparan dan akuntabel serta demokratis," kata Mardani.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Ketua MPR Bilang PPHN Perlu Segera Disahkan, Ketua DPD Kompak Mendukung






Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

17 jam lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

1 hari lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

1 hari lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

1 hari lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

1 hari lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan


Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

1 hari lalu

Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

Sohibul Iman menegaskan PKS mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024


Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

1 hari lalu

Mitra Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan, Anies: Siap Bergerak Bersama

PKS, Nasdem dan Demokrat melakukan pertemuan rutin di rumah Anies membahas berbagai progres mitra koalisi.


Demokrat Serahkan Soal Bacawapres ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Demokrat Serahkan Soal Bacawapres ke Anies Baswedan

Demokrat memastikan Anies Baswedan mendapatkan mandat penuh untuk menentukan siapa pendampingnya pada Pilpres 2024.


PKS Setuju Usulan Demokrat, Ikut Dukung Anies Baswedan Secara Resmi?

2 hari lalu

PKS Setuju Usulan Demokrat, Ikut Dukung Anies Baswedan Secara Resmi?

PKS sepakat dengan usulan Demokrat membentuk Sekretariat Koalisi Perubahan, tapi kemungkinan baru deklarasikan dukungan ke Anies Baswedan bulan depan.


Demokrat Akhirnya Capreskan Anies Baswedan, Ahli: Langkah Maju Dibandingkan PKS

2 hari lalu

Demokrat Akhirnya Capreskan Anies Baswedan, Ahli: Langkah Maju Dibandingkan PKS

Keputusan Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden membuat layar Koalisi Perubahan mulai terkembang.