Pakar Sebut Sinyal Jokowi Restui Amandemen UUD 1945 Sangat Berbahaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi merestui Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Restu amandemen UUD 1945 ini tampak dari pernyataan Jokowi mengapresiasi MPR yang mengkaji ihwal pokok-pokok haluan negara (PPHN).

"Kalau Presiden memberikan sinyal merestui pembahasan PPHN, atau GBHN dengan nama baru itu, Presiden sama saja menyetujui rencana amandemen," kata Feri kepada Tempo, Senin, 16 Agustus 2021.

Feri mengatakan, konstitusi sudah mengatur kewenangan MPR secara terbatas, yakni untuk mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar serta melantik dan memberhentikan presiden-wakil presiden.

Ia mengingatkan, tak ada klausul yang menyatakan MPR berwenang membentuk PPHN atau yang di era Orde Baru bernama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini pun menilai perubahan konstitusi amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang.

Menurut Feri, bukan tak mungkin amandemen akan disertai upaya mengembalikan kewenangan-kewenangan yang tidak demokratis. Ia menyoroti potensi adanya upaya merusak tatanan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan pelaku perubahan konstitusi setelah Reformasi. "Ini bagi saya tindakan-tindakan yang berupaya mengganggu jalan Reformasi yang sudah dibangun selama ini," ujar Feri.

Dia mensinyalir tindakan berikutnya yakni usaha untuk menempatkan kembali kewenangan-kewenangan yang sangat oligarki dan tidak demokratis. "Yang kemudian tujuannya untuk memperkuat dominasi politik tertentu dan menjauhkan publik dari kedaulatan mereka sendiri," ucapnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada hari ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo membeberkan perlunya amandemen konstitusi untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Bamsoet mengklaim banyak pandangan masyarakat yang menghendaki adanya kesamaan visi dalam pembangunan nasional dan daerah sehingga perlu PPHN tersebut.

Politikus Golkar tersebut mengatakan amandemen hanya akan menambahkan kewenangan MPR menetapkan PPHN. Ia membantah perubahan konstitusi akan merembet ke pasal-pasal lainnya.

Presiden Jokowi mengapresiasi MPR yang mengkaji PPHN lewat amandemen UUD 1945. "Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua MPR Sebut PPHN akan Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara






Presiden Jokowi Beri Selamat atas Capaian 2 Gelar di Indonesia Masters 2023

44 menit lalu

Presiden Jokowi Beri Selamat atas Capaian 2 Gelar di Indonesia Masters 2023

Di Indonesia Masters 2023, Jonatan Christie dan Leo / Daniel berhasil meraih gelar juara. Apa kata Presiden Jokowi?


Jokowi Rayakan Imlek Nasional, Ini 5 Shio yang Paling Beruntung di Tahun Kelinci

3 jam lalu

Jokowi Rayakan Imlek Nasional, Ini 5 Shio yang Paling Beruntung di Tahun Kelinci

Selamat datang Tahun kelinci pada 2023. Di tahun ini kelima shio berikut ini akan mengalami keberuntungan dalam hidup, karier hingga asmara.


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

5 jam lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik, Kepingan Terakhir Dinasti Jokowi ?

7 jam lalu

Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik, Kepingan Terakhir Dinasti Jokowi ?

Ketertarikan Kaesang Pangarep untuk ikut terjun ke dunia politik mengagetkan berbagai pihak. Pasalnya, Kaesang sempat menyatakan tak mau.


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

8 jam lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

8 jam lalu

Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

Zulkifli Hasan tak mau berkomentar soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Kaesang Pangarep Belum Komunikasi dengan PDIP , FX Rudy: Mau Lewat Jalur Independen, Itu pun Hak Dia

9 jam lalu

Kaesang Pangarep Belum Komunikasi dengan PDIP , FX Rudy: Mau Lewat Jalur Independen, Itu pun Hak Dia

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan belum ada komunikasi antara pihaknya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.


Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

11 jam lalu

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

Pengamat politik Hendri Satrio meyakini pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh pada Kamis kemarin membahas soal pencalonan Anies Baswedan


Tugaskan Bulog Jual Cadangan Beras ke Ritel Modern, Bapanas: Perintah Jokowi

12 jam lalu

Tugaskan Bulog Jual Cadangan Beras ke Ritel Modern, Bapanas: Perintah Jokowi

Pemerintah tengah memperluas distribusi beras Bulog dengan menyasar dan memperbanyak toko-toko ritel yang ada di sekitar masyarakat.


Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

12 jam lalu

Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai NasDem merenggang setelah ketua umum partai itu, Surya Paloh, mengumumkan Anies sebagai capres 2024.