Minta Penyaluran Bansos Dipercepat, Luhut Ingatkan Jangan Sampai Ada Manipulasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat selama PPKM bisa dipercepat. "Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Juli 2021.

    Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bansos kepada masyarakat. Bagi mereka yang menjalani karantina bantuan ini sangat penting.

    "Sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Luhut.

    Saat ini pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.

    ADVERTISEMENT

    PT Pos Indonesia dan jaringan bank Himbara menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Namun, mereka menyampaikan penyaluran bantuan sosial tunai dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

    "Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," pinta Luhut merespons masalah penyaluran bansos.

    Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bansos ini.

    Baca: Bansos Covid Tertahan di Pemda, Puan: Bagaimana Bisa Bangun Kepercayaan Rakyat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Ganda Putri Indonesia Masuk Semifinal Olimpiade Pertama dalam Sejarah

    Pasangan ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, lolos ke semifinal badminton di Olimpiade 2020. Prestasi itu jadi tonggak olahraga Indonesia.