Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI AD Diminta Tetap Netral dalam Pemilu

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, BANDUNG: -- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo kembali menegaskan agar personil TNI Angkatan Darat tetap harus menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. "Jika terbukti tidak netral maka akan dikenakan sanksi pidana bahkan pemecatan," kata Agustadi usai upacara serah terima jabatan  Panglima Kodam Siliwangi di Markas Brigif 15 Kujang II, Kota Cimahi Jawa Barat, Kamis (13/11).

Agustadi berjanji akan mengenakan sanksi rendah dan tinggi dalam menjaga netralitas TNI. Sanksi itu dimulai dari tindakan pidana hingga pemecatan dari kesatuan jika terbukti ada anggotanya yang tidak netral dalam pemilu 2009. "Pangdam  harus  menjaga anggotanya tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin," kata KSAD mewanti-wanti panglimanya.

Pangdam III Siliwangi, Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary menegaskan akan melaksanakan perintah agar prajurit TNI netral dalam pemilu."TNI itu sudah terintegral, jadi mudah mengawasi prajuritnya," ujar mantan Pangdam Pattimura ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menyatakan,  netralitas  TNI akan diupayakan semaksimal mungkin, dengan catatan kontrol secara berkelanjutan baik dari tingkat elit sampai bawahannya."Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, dan saya orang lapangan yang akan mengawasi secara langsung," ujarnya.

Alwan Ridha Ramdani

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.


Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.


Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memanjatkan doa di depan makam Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dalam acara ziarah nasional TNI di taman makam pahlawan nasional Kusumanegara, Yogyakarta, 28 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.


Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan saat sertijab Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.


Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.


Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan keterangan dalam Rapim TNI Tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.


Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.   ANTARA/M Rusman
Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.


Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Kasad Jenderal TNI Budiman. TEMPO/Dasril Roszandi
Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.


SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.


Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) memberi hormat kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta (7/2). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.