Stranas PK 2021-2022, Moeldoko: Yang Masih Nekat Korupsi Akan Disikat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022 akan fokus pada 12 aksi di tiga fokus sektor. "Dan berorientasi output, outcome dibanding tahun sebelumnya," kata Moeldoko dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa, 13 April 2021.

    Moeldoko menyebutkan, aksi-aski tersebut di antaranya percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi.

    Kemudian penguatan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran, penguatan pengendalian internal pemerintah, penguatan integritas aparat penegak hukum. "Bersama 6 aksi lain yang berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan sungguh-sungguh dan berorientasi hasil," ujarnya.

    Moeldoko mengatakan, Stranas PK adalah komitmen kuat pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.

    Stranas PK, kata dia, juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemda, serta pihak terkait untuk mencegah korupsi. "Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa bulu," kata Moeldoko.

    FRISKI RIANA

    Baca: LAN Gandeng KPK Gelar Sosialisasi Strategi Anti Gratifikasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.