TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan ibu kota baru Kalimantan Timur, terus berjalan. Kabar terbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan ibu kota baru bisa rampung pada tahun 2024.
“Tanggal 17 Agustus 2024 itu presiden bisa melaksanakan 17 Agustus itu di ibu kota negara baru,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.
Tempo kembali merangkum sejumlah perkembangan terakhir soal ibu kota baru ini, berikut di antaranya:
1. Pengumuman Agustus 2019
Titik pertama rencana besar ini berawal saat Jokowi resmi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Lokasi pilihannya yaitu sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah pengumuman ini, pemerintah pun bergerak mengamankan tanah tempat pembangunannya nanti.
2. Minim Risiko Bencana
Saat pengumuman, Jokowi juga mengatakan Kalimantan Timur cenderung minim risiko bencana. Baik kebakaran hutan maupun gempa. "lokasi juga strategis, berada di tengah Indonesia, dekat wilayah kota yang sudah berkembang," kata Jokowi saat itu.
3. Rp 466 Ttriliun dan 188 Ha
Saat itu, Jokowi juga mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN. Lalu sisanya dari skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta, KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Sementara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan ibu kota baru ini memiliki luas 180 hektare. 90 persen lahannya milik pemerintah dan 10 persen milik swasta atau masyarakat.
4. Anggaran 2020
Hanya berselang 6 bulan setelah lokasi ibu kota baru diumumkan, kasus COvid-19 pertama terjadi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Setelah itu, gembar-gembor pembangunan ibu kota baru beralih ke penanganan pandemi.
Semula, Badan menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk ibu kota baru di 2020. Tapi belakangan, Kementerian Keuangan memastikan tak ada anggaran tersebut di tahun 2020. "Pemerintah fokus pada upaya penanggulangan pandemi," kata Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenkeu, pada Juli 2020.
5. Groundbreaking Ditunda
Pada Maret 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan groundbreaking ibu kota baru direncanakan akan berlangsung pada Oktober-November 2020. Tapi sampai Maret 2021 saat ini, tak kunjung ada ground breaking. Terakhir, Soeharso hanya mengatakan kemungkinan groundbreaking akan dilangsungkan tahun 2021, meski belum ada tanggal pastinya.
Baca: Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021
6. Anggaran 2021
Pada Juni 2020, Suharso sempat menyampaikan ada porsi 5,12 persen untuk ibu kota baru, dari anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar. Tapi, ini hanya anggaran rutin perencanaan saja.
Tahun 2021, Suharso menyebut prioritas anggaran untuk ibu kota baru belum ada. Pada September 2020, Kementerian PUPR menyampaikan pernyataan yang lebih tegas bahwa tidak ada anggaran pembangunan fisik ibu kota baru di 2021 mendatang.
7. Masuk Prioritas 2022
Barulah pada 5 Februari 2021, Suharso menyampaikan ada 10 proyek utama yang akan digarap pemerintah pada 2021. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota baru. Meski demikian, belum ada informasi anggaran yang disiapkan dari APBN untuk pembangunannya di 2022.
8. RUU Ibu Kota Negara
Di sisi lain pada 23 Maret 2021, DPR juga telah mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Di dalamnya, ada 33 RUU yang jadi prioritas untuk selesai dan diketuk palu tahun ini, salah satunya adalah RUU Ibu Kota Negara yang mengatur soal ibu kota baru.
FAJAR PEBRIANTO
