Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (tengah), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (kiri), Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo (kedua kanan) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memberikan santunan untuk anak yatim saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan fraksinya menolak RUU Ibu Kota Negara masuk dalam Prolegnas 2021. Penolakan RUU ini juga dilakukan terhadap dua RUU lainnya.

"Fraksi PAN telah menentukan sikap dengan menolak tiga RUU yang di ajukan di Baleg, yaitu RUU Ibu Kota Negara (IKN), RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu)," kata Guspardi di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

Menurut dia, selain tiga RUU tersebut, F-PAN tidak ada masalah dan bersedia melanjutkan pembahasan.

Guspardi menjelaskan, penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

"Di Baleg memang telah terdaftar sebanyak 33 RUU sebagai RUU Prioritas tahun 2021. Tercatat daftar tersebut sampai 11 Januari 2021," ujarnya.

Politikus PAN itu menilai, walaupun pandangan mini fraksi sudah disampaikan fraksi-fraksi terhadap 33 RUU Prolegnas 2021 pada rapat pleno Baleg, namun masih ada yang belum dilaksanakan dalam rapat terakhir Baleg.

Hal itu, menurut dia, karena belum dilakukannya kompilasi terhadap daftar RUU mana saja yang diterima dan ditolak oleh masing-masing fraksi.

"Apalagi yang terkait tentang RUU yang dijadikan Prolegnas 2021, lalu sebegitu alotkah proses legislasi nasional di Senayan untuk tahun 2021? Bukan alot, tapi memang masih sangat dinamis," ujarnya.

Menurut dia, proses selanjutnya akan dimulai di Baleg pada Masa Sidang IV. Dia memastikan belum ada komunikasi politik terkait Prolegnas Prioritas 2021.






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

3 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

3 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

4 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

5 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

5 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.


Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

5 hari lalu

Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR RI menyetujui permohonan pemberian status warga negara Indonesia kepada calon pemain timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh.