Wacana Sumatera Barat Jadi Daerah Istimewa Minangkabau, LIPI: Kemunduran

Reporter

Asvi Warman Adam. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengaku tidak setuju dengan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

"Saya termasuk orang yang tidak setuju. Kenapa kok kita kembali lagi ke kesukuan, itu menurut saya kemunduran pemakaian nama suatu etnis untuk menjadi identitas kebangsaan dalam bernegara," kata Sejarawan LIPI Asvi kepada Tempo, Jumat, 12 Maret 2021.

Asvi mengatakan, memakai nama suatu etnis atau suku tertentu untuk identitas dalam sebuah negara, seperti provinsi akan menyebabkan bangsa Indonesia terpecah dan kembali ke era sebelum Sumpah Pemuda. "Saya tdak setuju dengan penamaan sebuah provinsi bernama suku, misal Provinsi Batak, nanti ada Provinsi Sunda, itu menyebabkan terpecah-pecah," kata dia.

Baca: Wacana Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau, Sastrawan: Itu Hanya Pelarian

Minangkabau, kata Asvi, sudah terkenal dari dulu karena merupakan etnis yang bersifat materilineal dan sudah dipelajari sejak dulu oleh berbagai ilmuwan seluruh dunia. Karena sudah dikenal, Asvi menilai sudah tidak perlu digunakan lagi namanya sebagai provinsi.

Terkait daerah istimewa, Asvi juga mempertanyakan urgensi hal tersebut. Sebab, ia menilai hal itu sudah terlambat. Seharusnya, status daerah istimewa diajukan sejak awal kemerdekaan. Walaupun Sumatera Barat juga pernah menjadi daerah atau pusat ibu kota (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), di sisi lain juga daerah tersebut melakukan pemberontakan (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI).

"Berjasa sangat besar dengan PDRI, tapi dengan PRRI jasa itu saya tidak mengatakan terhapus tapi tertutupi oleh kejadian lain yang dilakukan dengan pemberontakan," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan dalam negeri, Guspardi Gaus mengatakan mendukung Provinsi Sumatera Barat berubah nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Guspardi mengatakan bahkan tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik. "Naskah akademik ini merupakan sebuah langkah positif dan maju," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021.

FRISKI RIANA






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

7 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

7 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

12 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

1 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.