Begini Cerita Demokrat Sumut Bisa Mengendus Rencana KLB Deli Serdang

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Kepala Staf Presiden Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menceritakan bagaimana pihaknya mengetahui rencana Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Herri mengatakan rencana KLB itu terungkap dari adanya informasi rencana pengiriman alat peraga dari Bandung, Jawa Barat, menuju rumah mantan kader Demokrat Jhoni Allen Marbun dan Muhammad Nazaruddin di Sumatera Utara.

"KLB ini terbaca setelah ada informasi akan adanya pengiriman alat peraga di Sumut yang akan ditujukan ke Pak Jhoni Allen dan Nazaruddin," kata Herri ketika ditemui Tempo di DPP Demokrat, Ahad, 7 Maret 2021.

Menurut Herri, informasi itu sampai ke pihaknya pada Rabu malam, 3 Maret 2021. Malam itu juga ia dan tiga orang lain mendatangi The Hill Hotel and Resort di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun di lokasi acara mereka tak menemukan agenda Partai Demokrat, melainkan acara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Herri dan timnya kemudian mengecek nama-nama peserta dalam kegiatan GAMKI tersebut. Ternyata, kata dia, di antara nama-nama peserta itu tertera nama tujuh petinggi Demokrat yang telah dipecat. Yakni Jhoni Allen, Nazaruddin, hingga mereka menemukan nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Baca: Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat, Din Syamsuddin: Layak Dipecat Jokowi

"Berarti sudah positiflah bahwa itu acara Partai Demokrat," ujar Herri. Terkait hal ini, GAMKI telah membantah organisasi mereka terlibat dalam kegiatan maupun polemik Partai Demokrat.

Malam itu juga Herri melapor ke DPP Partai Demokrat. Pada Kamis siang, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkap informasi itu lewat akun Twitternya. Setelah itu, kata Herri, penyelenggara KLB Demokrat Deli Serdang langsung mensterilkan area hotel, memblokir jalan, dan melarang siapa pun masuk kecuali peserta acara.

"Mereka tak punya izin resmi dari pemerintah kabupaten dan juga tidak ada izin dari Kepolisian dan izin kerumunan Covid-19 di Sumut, inilah yang kami lihat bahwa KLB ini ilegal," kata dia.

Sekretaris DPD Demokrat Sumatera Utara Meilizar Latif mengatakan informasi ihwal KLB itu sempat simpang siur. Awalnya, kata dia, beredar informasi bahwa KLB bakal digelar di Bali atau Kalimantan. "Dari pengiriman alat peraga itu kami deteksinya langsung ke Sumut," kata Meilizar.

Herri Zulkarnain mengatakan ia pun sempat mengerahkan massa DPD Demokrat Sumatera Utara untuk membubarkan massa di The Hill Hotel and Resort pada Jumat, 5 Maret 2021. Namun mereka tak dapat mencapai lokasi karena keberadaan ormas dan preman-preman yang memukul mundur mereka.

Menurut Herri, ada satu ketua DPC dari Sumatera Utara yang hadir di KLB Deli Serdang itu, yaitu Ketua DPC Humbang Hasundutan. Selain itu ada juga yang diduga hadir dengan memalsukan surat kuasa. "Dalam apel siapa itu lima ketua DPC tidak hadir yang tidak memberitahukan kehadirannya," kata Herri. Ia mengimbuhkan, satu ketua DPC yang dipastikan hadir di lokasi KLB sudah langsung dijatuhi sanksi dengan pemecatan.

KLB Demokrat Deli Serdang digelar pada Jumat, 5 Maret 2021. KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Demokrat menilai KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

5 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

2 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

2 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

3 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

3 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

3 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

3 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.