TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan berharap Presiden Joko Widodo angkat bicara ihwal dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya. Syarief, sapaan Sjarifuddin, sekaligus mengaminkan pandangan pengamat bahwa konflik Demokrat dan Moeldoko bisa mereda jika Jokowi buka suara.
Syarief pun berharap Presiden melakukan penertiban agar anak buahnya tak ikut campur dalam internal Partai Demokrat. Terlebih kini partai berlambang bintang mercy ini dibayangi isu kongres luar biasa yang direncanakan sejumlah pendiri dan kader senior.
"Justru itulah Ketua Umum kami mengirim surat itu mohon klarifikasi resmi, bukan secara implisit tapi betul-betul eksplisit. Tentu itu seharusnya dilakukan penertiban di lingkungan Pak Jokowi," kata Syarief di Chopstix, Oakwood Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari 2021.
Kisruh Demokrat versus Moeldoko meruncing setelah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding Moeldoko sebagai aktor pengambilalihan partainya. Moeldoko membantah tuduhan tersebut. Ia juga mengancam akan melakukan langkah lanjutan, tapi tak merinci maksudnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi kisruh elite Demokrat dan Moeldoko masih akan berlangsung, bahkan meruncing. Menurut Pangi, solusi menghentikan konflik ini berada di tangan Presiden Jokowi.
Baca: Pemecatannya Tanpa Bukti dan Klarifikasi, Marzuki Alie: Di Situ Bentuk Otoriter
Ada baiknya, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan normatif seperti mendukung perdamaian Moeldoko dan SBY. Menurut dia, pernyataan itu bisa diartikan sebagai keputusan Presiden untuk meminta Moeldoko tak cawe-cawe dalam urusan internal Partai Demokrat.
Jika Presiden bicara, Pangi meyakini amarah SBY dan elite Demokrat lain akan mereda. "Kalau Presiden hanya diam, maka seperti ada restu dari beliau kepada Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat. Sebab Moeldoko adalah pembantu Presiden Jokowi," kata Pangi dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu, 27 Februari 2021.
Syarief Hasan mengaminkan pernyataan Pangi ini. "Memang seharusnya begitu kalau pengamat meminta demikian. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh Presiden Jokowi," kata Syarief.
Menurut Syarief, Demokrat akan melakukan berbagai macam cara agar KLB Partai Demokrat tak terjadi. Ia juga mempertanyakan legalitas para pendorong KLB yang menurutnya bukanlah para pemilik suara. "Tentu kami akan melakukan segala macam cara yang sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, agar hal itu tidak terjadi," ujar politikus yang juga salah satu pendiri Partai Demokrat ini.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO
