Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemecatannya Tanpa Bukti dan Klarifikasi, Marzuki Alie: Di Situ Bentuk Otoriter

image-gnews
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan mempertimbangkan langkah hukum untuk melawan pemecatan dirinya oleh Demokrat. Marzuki menilai pemecatan itu sebagai bentuk kezaliman dan arogansi partai yang ditunjukkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Saya akan pikirkan (langkah hukum)," kata Marzuki dalam wawancara dengan Tempo, Jumat malam, 26 Februari 2021.

Marzuki mengatakan ia tak lagi satu perahu dengan SBY lantaran berbeda pandangan. Sejak SBY menjadi ketua umum pada 2013, Marzuki mengaku tak lagi aktif di Demokrat. Ia juga menilai SBY hendak menjadikan Demokrat sebagai partai dinasti.

Namun menurut Marzuki, keanggotaannya di partai adalah haknya sebagai orang yang sama-sama mendirikan Demokrat. Ia pun menilai langkah hukum yang dia pertimbangkan itu sebagai upaya melawan kezaliman.

"Ini jangan dibiarkan kezaliman terus-menerus, kezaliman itu harus dihancurkan, saya bismillah, insya Allah," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca: Dipecat Demokrat, Yus Sudarso Sebut Tak Ada Keringat SBY Dirikan Partai

Marzuki juga kini menyatakan mendukung kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat. Ia menyerukan kepada seluruh kader Demokrat yang merupakan pendukungnya untuk bergerak.

"Hari ini saya menyatakan saya dukung KLB, saya teriakkan seluruh pendukung saya se-Indonesia ayo kita bergerak," ujar Marzuki, yang pernah maju sebagai calon ketua umum Demokrat berhadapan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Marzuki menilai pemecatan dirinya dilakukan tanpa pembuktian. Sebab, ia tak dipanggil untuk diperiksa atau diklarifikasi. Marzuki pun menganggap DPP Demokrat saat ini tak siap dengan argumentasi dan demokrasi.

"Di situlah bentuk otoriternya kepemimpinan ini," ujar Marzuki.

Demokrat sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Marzuki Alie, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dewan Kehormatan menyatakan Marzuki terbukti melakukan pelanggaran etika partai lantaran tindakan dan ucapannya di media massa yang dinilai bermaksud menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah. "Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Februari 2021.

 

BUDIARTI UTAMI PUTRI

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

22 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Kenali Penyebab dan Kiat Menangani Anak yang Gemar Berbohong

1 hari lalu

Kebiasaan Anak Berbohong
Kenali Penyebab dan Kiat Menangani Anak yang Gemar Berbohong

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika mendapati anak berbohong.


Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya telah mempersiapkan tujuh kader utama sebagai bacagub pada pilkada mendatang.


Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

7 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 17 Februari 2024. Foto TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

Prabowo bersilaturahmi ke rumah SBY dalam suasana Lebaran.


Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

10 hari lalu

Perwakilan AS Gregory Meeks (D-NY), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, menjawab pertanyaan saat konferensi pers tentang perjalanan delegasi Kongres baru-baru ini ke kawasan Indo-Pasifik, di Capitol Hill di Washington, AS, 10 Agustus 2022. Reuters
Petinggi Partai Demokrat AS Tunda Persetujuan Transfer Senjata ke Israel, Ini Alasannya

Petinggi Partai Demokrat AS Gregory Meeks menegaskan hal ini dilakukan sampai ada informasi tentang bagaimana Israel akan menggunakan senjata itu


Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

11 hari lalu

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media bersama dengan Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer (kiri) dan Senat Minoritas, Dick Durbin (kanan) ketika mereka meninggalkan gedung Sayap Barat setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump tentang penutupan sebagian pemerintah AS dan permintaannya untuk dinding perbatasan di Situation Room Gedung Putih di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]
Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.


Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

14 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.


Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

15 hari lalu

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron ihwal TPN KIM  di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2023. TEMPO/Tika Ayu
Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

Partai Demokrat memastikan akan memprioritaskan kader sendiri dalam Pilkada 2024.


Joe Biden Vs Donald Trump, Dua Lelaki Gaek Berebut Kursi Presiden AS

18 hari lalu

Foto kombinasi Joe Biden dan Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
Joe Biden Vs Donald Trump, Dua Lelaki Gaek Berebut Kursi Presiden AS

Joe Biden 81 tahun dan Donald Trump 78 tahun akan bertarung di kontestasi pemilihan Presiden AS di usia yang tak lagi muda.


AS Diam-diam Kembali Setujui Pengiriman Bom dan Pesawat Tempur Senilai Miliaran Dolar ke Israel

20 hari lalu

Joe Biden dan Benjamin Netanyahu. REUTERS
AS Diam-diam Kembali Setujui Pengiriman Bom dan Pesawat Tempur Senilai Miliaran Dolar ke Israel

The Washington Post melaporkan Amerika Serikat telah mengizinkan pengiriman bom dan pesawat tempur senilai miliaran dolar ke Israel.