Pemecatannya Tanpa Bukti dan Klarifikasi, Marzuki Alie: Di Situ Bentuk Otoriter

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan mempertimbangkan langkah hukum untuk melawan pemecatan dirinya oleh Demokrat. Marzuki menilai pemecatan itu sebagai bentuk kezaliman dan arogansi partai yang ditunjukkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Saya akan pikirkan (langkah hukum)," kata Marzuki dalam wawancara dengan Tempo, Jumat malam, 26 Februari 2021.

Marzuki mengatakan ia tak lagi satu perahu dengan SBY lantaran berbeda pandangan. Sejak SBY menjadi ketua umum pada 2013, Marzuki mengaku tak lagi aktif di Demokrat. Ia juga menilai SBY hendak menjadikan Demokrat sebagai partai dinasti.

Namun menurut Marzuki, keanggotaannya di partai adalah haknya sebagai orang yang sama-sama mendirikan Demokrat. Ia pun menilai langkah hukum yang dia pertimbangkan itu sebagai upaya melawan kezaliman.

"Ini jangan dibiarkan kezaliman terus-menerus, kezaliman itu harus dihancurkan, saya bismillah, insya Allah," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca: Dipecat Demokrat, Yus Sudarso Sebut Tak Ada Keringat SBY Dirikan Partai

Marzuki juga kini menyatakan mendukung kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat. Ia menyerukan kepada seluruh kader Demokrat yang merupakan pendukungnya untuk bergerak.

"Hari ini saya menyatakan saya dukung KLB, saya teriakkan seluruh pendukung saya se-Indonesia ayo kita bergerak," ujar Marzuki, yang pernah maju sebagai calon ketua umum Demokrat berhadapan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Marzuki menilai pemecatan dirinya dilakukan tanpa pembuktian. Sebab, ia tak dipanggil untuk diperiksa atau diklarifikasi. Marzuki pun menganggap DPP Demokrat saat ini tak siap dengan argumentasi dan demokrasi.

"Di situlah bentuk otoriternya kepemimpinan ini," ujar Marzuki.

Demokrat sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Marzuki Alie, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dewan Kehormatan menyatakan Marzuki terbukti melakukan pelanggaran etika partai lantaran tindakan dan ucapannya di media massa yang dinilai bermaksud menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah. "Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Februari 2021.

 

BUDIARTI UTAMI PUTRI

 






Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

2 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

1 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

2 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

2 hari lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

Pengacara Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

3 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

3 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

3 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

3 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.