Dibayangi KLB, Demokrat Harap Jokowi Buka Suara soal Dugaan Moeldoko Terlibat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, memberikan keterangan kepada awak media susai rapat pleno, di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, 6 Maret 2017. Partai Demokrat menyerahkan keputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon Ahok-Djarot atau Anies-Sandi yang maju dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kepada Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan berharap Presiden Joko Widodo angkat bicara ihwal dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya. Syarief, sapaan Sjarifuddin, sekaligus mengaminkan pandangan pengamat bahwa konflik Demokrat dan Moeldoko bisa mereda jika Jokowi buka suara.

Syarief pun berharap Presiden melakukan penertiban agar anak buahnya tak ikut campur dalam internal Partai Demokrat. Terlebih kini partai berlambang bintang mercy ini dibayangi isu kongres luar biasa yang direncanakan sejumlah pendiri dan kader senior.

"Justru itulah Ketua Umum kami mengirim surat itu mohon klarifikasi resmi, bukan secara implisit tapi betul-betul eksplisit. Tentu itu seharusnya dilakukan penertiban di lingkungan Pak Jokowi," kata Syarief di Chopstix, Oakwood Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari 2021.

Kisruh Demokrat versus Moeldoko meruncing setelah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding Moeldoko sebagai aktor pengambilalihan partainya. Moeldoko membantah tuduhan tersebut. Ia juga mengancam akan melakukan langkah lanjutan, tapi tak merinci maksudnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi kisruh elite Demokrat dan Moeldoko masih akan berlangsung, bahkan meruncing. Menurut Pangi, solusi menghentikan konflik ini berada di tangan Presiden Jokowi.

Baca: Pemecatannya Tanpa Bukti dan Klarifikasi, Marzuki Alie: Di Situ Bentuk Otoriter

Ada baiknya, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan normatif seperti mendukung perdamaian Moeldoko dan SBY. Menurut dia, pernyataan itu bisa diartikan sebagai keputusan Presiden untuk meminta Moeldoko tak cawe-cawe dalam urusan internal Partai Demokrat.

Jika Presiden bicara, Pangi meyakini amarah SBY dan elite Demokrat lain akan mereda. "Kalau Presiden hanya diam, maka seperti ada restu dari beliau kepada Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat. Sebab Moeldoko adalah pembantu Presiden Jokowi," kata Pangi dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu, 27 Februari 2021.

Syarief Hasan mengaminkan pernyataan Pangi ini. "Memang seharusnya begitu kalau pengamat meminta demikian. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh Presiden Jokowi," kata Syarief.

Menurut Syarief, Demokrat akan melakukan berbagai macam cara agar KLB Partai Demokrat tak terjadi. Ia juga mempertanyakan legalitas para pendorong KLB yang menurutnya bukanlah para pemilik suara. "Tentu kami akan melakukan segala macam cara yang sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, agar hal itu tidak terjadi," ujar politikus yang juga salah satu pendiri Partai Demokrat ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

12 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

14 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

15 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

16 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

16 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

17 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

17 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

18 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

18 jam lalu

Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, besok.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

19 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.