KPK Tampik Isu Akan Bebaskan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
Sabtu, 27 Februari 2021 17:00 WIB
Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih melakukan pemeriksaan insentif terhadap Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah . Sebab, beredar informasi jika KPK bakal membebaskan Nurdin.
"Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihwk yang tertangkap tangan. Di antaranya kepala daerah tersebut," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Ali mengimbau kepada seluruh pihak agar menunggu proses pemeriksaan yang saat ini masih dilaksanakan. Ia mengatakan, dalam waktu 1x24 jam, KPK akan segera menentukan sikap dari kegiatan tangkap tangan ini. "Kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Ali.
Baca: Pengamat: Kasus yang Menyeret Nurdin Abdullah Bisa Ganggu Peluang Maju Pilgub
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dicokok KPK bersama lima orang lainnya pada 27 Februari 2021 dini hari. Keenam orang itu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Penangkapan terhadap Nurdin Abdullah diduga terkait infrastruktur jalan . Namun, KPK masih enggan membeberkan lantaran pemeriksaan belum rampung.
ANDITA RAHMA
Rekomendasi Berita
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah
5 jam lalu
Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.
Baca Selengkapnya
Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal
6 jam lalu
Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal
Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.
Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun
11 jam lalu
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun
Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK
14 jam lalu
Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK
Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.
Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk
14 jam lalu
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk
Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.
Baca Selengkapnya
Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif
19 jam lalu
Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif
Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?
Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E
1 hari lalu
Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E
Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK
2 hari lalu
Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.
Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe
2 hari lalu
KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe
KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan
2 hari lalu
KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan
KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.
Baca Selengkapnya