Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore Dilaporkan ke Kemenkumham

Reporter

Editor

Amirullah

Kuasa hukum Paslon Nomor 01 Nikodemus dan Yohanis Yly, Adhitya Nasution, saat mendatangi Kemendagri ihwal kasus kewarganegaraan yang menjerat Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2021. Foto Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kewarganegaraan asing dari bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tim kuasa hukum pasangan calon bupati Sabu Raijua nomor urut 1, Yohanis, mengatakan pihaknya juga mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pemilu terkait polemik kewarganegaraan bupati terpilih itu.
 
“Kami ke sini ke Kementerian hukum dan HAM buat merespons terkait status terkini calon bupati kewarganegaraan asing Sabu Raijua,” kata Yohanis di Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.
 
Yohanis menyebutkan tujuannya juga untuk meminta kepastian kepada pihak berwenang, yaitu Kemenkumham terkait persoalan tersebut.
Dia juga sudah sudah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mendapat respons dari pihak terkait, namun dirinya tetap mempertanyakan serta mencari kepastian soal dugaan pelanggaran berat adanya dua kewarganegaraan itu.
 
“Pada hari ini juga mencari kepastian warga negara yang bersangkutan, masih lebih jelas warga negara Amerika kenapa bisa jadi calon atau jadi peserta Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Kami di sini minta status kepastian hukum atas dasar kewarganegaraan,” katanya
 
Yohanis menyebutkan pihaknya mengirim surat resmi ke Kemenkumham, sebab merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan kepastian hukum terkait permasalahan kewarganegaraan itu.
 
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan penundaan pelantikan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, karena terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2020.
 
Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Rabu 3 Februari 2021, yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan Orient Riwu Kore.





Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

1 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

2 hari lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

3 hari lalu

Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

3 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

3 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

3 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

5 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

5 hari lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

6 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

7 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.