Vaksinasi Covid-19 di Daerah, DPR: Nakes Tak Divaksin Malah Pejabat Rumah Sakit

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, bersama dengan pimpinan komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dan beserta anggota M. Yahya Zaini, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto Pudin, Indra Budi Sumantoro, dan Paulus Agung Pambudhi, serta perwakilan dari Kemenko PMK pada hari Jum'at di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cikokol, Tangerang (12/06).

    Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, bersama dengan pimpinan komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dan beserta anggota M. Yahya Zaini, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto Pudin, Indra Budi Sumantoro, dan Paulus Agung Pambudhi, serta perwakilan dari Kemenko PMK pada hari Jum'at di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cikokol, Tangerang (12/06).

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah membenahi proses pemberian vaksinasi Covid-19 di daerah.

    "Saya banyak masukan dari berbagai daerah. Ada yang bergerak di lini pertama penanganan Covid-19 tidak divaksin, malah pejabat-pejabat RS divaksin," kata Melki dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021.

    Untuk evaluasi vaksin Covid-19 yang diberikan ke masyarakat, Melki mengaku tidak khawatir karena ia percaya Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah memastikan kualitas, mutu, keamanan, dan efikasi vaksin.

    "Kebetulan saya dari tim Badan POM ke Tiongkok saya ikuti. Waktu pulang tim teknis saya cek bagaimana kualitas, mutu, keamanan dan efikasi vaksin. Menurut mereka oke sesuai WHO," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Meski vaksin buatan Sinovac memakai metode lama, yaitu virus corona yang sudah dimatikan, Melki menuturkan bahwa metode tersebut termasuk yang terbaik dibandingkan lainnya.

    "Untuk vaksin, saya percaya Badan POM, itu otoritas berwenang. Kalau otoritas berwenang sudah memutuskan kita percaya, kita yakin. Ikuti apa yang sudah jadi putusan lembaga terkait," kata dia.

    FRISKI RIANA

    Baca: Menkes Sudah Ajukan Rp 20,9 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Sinovac


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.