Pansus RUU Kementerian: Menteri Boleh Jabat Pimpinan Partai Politik
Rabu, 15 Oktober 2008 22:00 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Rabu, 15 Oktober 2008 22:00 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR
Menteri Jokowi Tidak Netral dalam Pilpres 2024, Pakar Minta DPR Revisi UU Kementerian Negara
Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota
Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR
51 hari lalu
Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.
Menteri Jokowi Tidak Netral dalam Pilpres 2024, Pakar Minta DPR Revisi UU Kementerian Negara
5 November 2023
Batas-batas kewenengan menteri perlu diperjelas termasuk kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan atau digunakan di luar kewenangan.
Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN
6 September 2022
Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.
Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA
8 Februari 2022
Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.
Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota
19 September 2019
Dalam sepekan, Pansus akan mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat
18 Mei 2018
Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii menyebut pansus dan pemerintah bupaya menyusun undang-undang yang komprehensif dan hati-hati.
Berikut Ini 10 Rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK
2 Februari 2018
Draf rekomendasi pansus hak angket KPK direncanakan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Senin, 12 Februari 2018.
Pansus Angket KPK Rapat Bahas 2 Versi Rekomendasi Malam Ini
25 Januari 2018
Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqul Hadi, mengatakan timnya akan menggelar rapat finalisasi draf rekomendasi sebelum dikirimkan ke KPK.
Golkar Bahas Keanggotaan di Pansus Angket KPK Awal 2018
22 Desember 2017
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno membahas peran Fraksi Golkar di Pansus Angket KPK.
Pansus Targetkan RUU Terorisme Rampung Desember 2017
5 Oktober 2017
Pansus Targetkan RUU Terorisme Rampung Desember ?